Menteri HAM Tolak Usulan Stafsus soal Kasus Perusakan Rumah Retret Sukabumi

Jakarta(harianSIB.com)

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan, tidak akan menindaklanjuti usulan staf khususnya, Thomas Harming Suwarta, terkait penjamin bagi tersangka kasus perusakan rumah singgah di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat.

Natalius mengatakan, tindakan yang bertentangan dengan hukum adalah perbuatan individu yang tidak sesuai dengan Pancasila.

Baca Juga:

• 105 Hari Tanpa Aksi, Legislator Pertanyakan Kinerja Pigai
• Rutan Kelas II B Tarutung Raih Penghargaan Predikat Pelayanan Publik Berbasis HAM

"Sebagai Menteri HAM RI, saya tidak akan menindaklanjuti usulan spontanitas Thomas S Suwarta, Staf Khusus Menteri HAM. Karena itu mencederai perasaan ketidakadilan bagi pihak korban. Tindakan yang bertentangan dengan hukum adalah perbuatan dari individu/personal yang bertentangan dengan Pancasila," tulis Menteri HAM, dalam akun pribadinya di X, dikutip dari Kompas.com, Minggu (6/7/2025).

Natalius mengatakan, saat ini, Kementerian HAM belum mengeluarkan surat atau sikap resmi terkait peristiwa tersebut karena masih menunggu laporan dari Kanwil Jawa Barat.

Baca Juga:

• DPR Respons Usulan Rp 20 Triliun Menteri Pigai, Bahas di Internal Pemerintah Terlebih Dahulu
• Kementerian HAM dan Komnas HAM, Natalius Pigai Ungkap Perbedaannya

"Sampai saat ini kami belum mengeluarkan surat atau sikap resmi dari Kementerian karena sedang menunggu laporan dari Kanwil Jawa Barat. Demikian untuk menjadi perhatian," tulis Pigai.

Sebelumnya, Staf Khusus (Stafsus) Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Thomas Harming Suwarta, menjelaskan bahwa penangguhan tersangka kasus perusakan rumah singgah di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat (Jabar), baru sebatas usulan.

Dia mengatakan, belum ada langkah resmi apa pun dari Kementerian HAM.

"Ini baru sebatas usulan, saya memberikan masukan saja setelah saya dan tim melihat dan menemukan dinamika yang ada di lapangan. Sampai saat ini belum ada langkah resmi apa pun atau surat dari kementerian terkait usulan tersebut," kata dia dilansir dari Antara, Sabtu (5/7/2025). (*)