Ketum PGI Nyatakan Politik Uang Adalah Dosa

Jakarta (SIB)- Terkait situasi menjelang Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014 terutama mengenai politik uang, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Andreas A Yewangoe meminta masyarakat, khususnya gereja, tidak terjebak dalam praktik jual beli suara.

Dalam pesan pastoralnya Yewangoe, menunjukkan politik transaksional berbentuk politik uang merajalela, bahkan di kalangan warga gereja, yang menurutnya sangat memprihatinkan. "Politik uang adalah dosa. Saya pakai istilah agama, dosa, supaya keras," katanya.

Yewangoe mengatakan warga gereja harus dapat memaknai partisipasi dalam pemilu dalam kerangka memperkuat integritas dan proses pemilu itu sendiri. "Politik uang merupakan pembodohan rakyat dan merusak substansi demokrasi kita," ujarnya.

Menurut Yewangoe, PGI bersikap netral terhadap capres dan cawapres, namun tetap memberikan tujuh pedoman bagi warga gereja untuk memilih.

Pertama, warga gereja harus melihat visi dan misi pasangan calon. Dalam konteks ini, bandingkan juga visi dan misi capres dengan ideologi partai pendukung. Tujuannya untuk mengukur derajat kesungguhan bangunan koalisi partai pengusung sehingga tidak terjebak memilih "kucing dalam karung".
Kedua, lihat rekam jejak dan latar belakang masing-masing calon. Menurut Yewangoe, pemimpin yang baik lahir dari sebuah proses yang baik dan alamiah.

Ketiga, perhatikan sinergitas pasangan calon. Dia mengatakan pasangan calon dipilih dalam satu paket, sehingga penting untuk mencermati apakah capres dan cawapres merupakan pasangan harmonis. Keempat, cermati partai pengusung pasangan calon.

Yewangoe mengatakan partai pengusung pasangan calon bukan hanya sebagai syarat keikutsertaan dalam pemilu presiden. Partai pendukung berperan penting dalam proses pemenangan pasangan calon, sehingga akan mempengaruhi proses kepemimpinan ke depan.

"Kelima, Yewangoe mengatakan gereja tidak boleh menjadi arena kampanye untuk pemenangan salah satu pasangan calon. "Jagalah agar gereja tetap suci, tidak dikotori oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu," katanya.

Keenam, warga gereja juga harus mewaspadai kampanye jahat atau kampanye hitam. Model kampanye yang menyinggung SARA tentu mencederai pemilu dan demokrasi. Ketujuh, warga gereja juga harus terlibat mengawasi proses pemilu agar berjalan damai.

Dia meminta warga gereja aktif ikut pengawasan pemilu dan melaporkan pelanggaran kepada pihak berwajib termasuk kampanye jahat. (JC/f)