Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Rabu, 16 September 2026

Ancam Kesejahteraan Petani, GP Ansor Deliserdang Tolak Rencana Impor Beras

Redaksi - Jumat, 26 Maret 2021 20:30 WIB
846 view
Ancam Kesejahteraan Petani, GP Ansor Deliserdang Tolak Rencana Impor Beras
Foto Dok
Joel Pulungan
Lubukpakam (SIB)

Ketua PC Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Deliserdang, Joel Pulungan
menolak rencana pemerintah mengimpor beras. Ia menilai rencana tersebut kurang tepat mengingat stok persediaan beras di Gudang Perum Bulog masih mencukupi.


"Ada pertanyaan besar di keputusan pemerintah kali ini. Data Kementerian Pertanian itu jelas menunjukkan perkiraan stok beras 2021 mencapai 24,9 juta ton, sedangkan kebutuhan pangan masyarakat 2021 sebesar 12,33 juta ton. Jadi impor ini untuk apa atau bahkan untuk kepentingan siapa," kata Joel kepada SIB, Jumat (26/3/2021.

Menurut Joel Pulungan, banyak kontra yang timbul dari rencana tersebut dan seharusnya menjadi bahan pertimbangan Pemerintah untuk mengkaji ulang rencana tersebut. Rencana tersebut juga dinilai sangat berpotensi melukai hati petani lokal karena dilakukan di tengah musim panen raya.

Bila berkaca pada sila ke-4 dalam Pancasila, tutur Pulungan, yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, maka pemerintah seharusnya tidak boleh gegabah dalam merencanakan sesuatu yang akan berdampak besar pada masyarakat, terutama masyarakat kecil. Sebab kepentingan masyarakat sebagai rakyat adalah yang utama di atas kepentingan individu atau instansi pemerintahan sendiri.

Sebelumnya, rencana itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menyatakan pemerintah berencana mengambil rencana impor beras 1 sampai 1,5 juta ton dalam waktu dekat. Airlangga berpendapat, hal tersebut dilakukan demi menjaga ketersediaan dan harga beras dalam negeri.


Di sisi lain, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, pemerintah tidak akan melakukan impor beras pada masa panen raya agar tak menghancurkan harga beras petani.

Perbedaan pernyataan kedua kementerian tersebut juga sangat disayangkan Joel, karena dapat memicu kebingungan serta penilaian negatif dari publik, bahwa pemerintah tidak berdaulat atas suatu keputusan.

Joel juga menambahkan impor tidak pernah menguntungkan petani lokal. Harga jual beras lokal menjadi harus bersaing dengan harga beras impor. Sementara keuntungan yang didapat dari hasil panen tidak banyak menutupi modal pembelian bibit dan biaya perawatan. Artinya, kesejahteraan petani akan terancam.


Dibandingkan harus impor beras, seharusnya menurut Joel, pemerintah berfokus pada bagaimana cara mendorong produktivitas petani lokal dengan menyediakan lahan pertanian yang memadai, menjadikan lahan tidur menjadi lahan produktif, menstabilkan kelangkaan pupuk serta melakukan subsidi pada bibit dan pupuk berkualitas baik, melakukan sosialisasi pendidikan berbudidaya yang sesuai kaidah ilmu pertanian, khususnya pada pertanian komoditas padi yang menjadi makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia Sehingga ke depannya swasembada pangan dapat terlaksana dan petani pun sejahtera.(*)
Editor
:
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru