Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Selasa, 15 September 2026

Wacana Belajar Tatap Muka, Dinkes Sumut : Perlu Kajian Lebih Lanjut Para Pakar

Redaksi - Jumat, 26 Maret 2021 21:00 WIB
399 view
Wacana Belajar Tatap Muka, Dinkes Sumut : Perlu Kajian Lebih Lanjut  Para Pakar
(Foto Dok/Leo Bukit)
Foto: dr H Alwi Mujahit Hasibuan MKes
Medan (SIB)

Masa pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi segala sektor hingga bidang pendidikan di Indonesia. Berbagai sistem dan strategi dilakukan agar tenaga pendidik dan anak didik terhindar dari paparan virus mematikan itu.


Mulai dari menutup sekolah dengan memberlakukan belajar dari rumah atau dikenal dengan belajar dalam jaringan (daring). Namun, kini akan diberlakukan sistem belajar luar jaringan (luring) atau tatap muka yang direncanakan pemerintah dalam waktu dekat ini.


Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan Sumut dr H Alwi Mujahit Hasibuan mengatakan perlu kajian lebih lanjut dari para pakar sebelum belajar tatap muka nantinya mulai dijalankan.


"Harus ada kajian yang menyeluruh, karena inikan berisiko. Kalau kajian itu mengatakan boleh, ya gak ada masalah. Tapi kita serahkan itu kepada pakar-pakar kita. Masyarakat juga harus mau ikut, jangan maunya saja. Karena kalau dasarnya perasaan bukan fakta, bisa kacau kita," kata Alwi kepada wartawan, Jumat (26/3/2021).


Ia mengatakan kebijakan pelarangan belajar tatap muka bukan maunya gubernur, melainkan berdasarkan analisa dan usulan dari pakar terkait, seperti pakar pendidikan, pakar kesehatan, pakar psikologi, dan lainnya.


Oleh karena itu, Alwi menjelaskan, bila seandainya belajar tatap muka nantinya memang harus kembali dibuka, maka dia mengusulkan ada bagusnya agar pakar-pakar itu kembali dikumpulkan untuk membahas perkembangan lebih lanjut.


"Jadi jangan karena kemauan masyarakat saja, karena gak bisa kita jadikan pegangan. Sebab, masyarakat inikan pakainya perasaan bukan pakai fakta. Bisa saja karena sudah bingung melihat anaknya di rumah, beranggapan lebih bagus kalau sekolah tatap muka," jelasnya.


Sedangkan bila menurut pertimbangan pakar, sambung Alwi, maka keputusan yang diambil pasti akan lebih objektif. Karenanya, Alwi menuturkan usulan Dinas Kesehatan lebih bergantung kepada perhitungan dari para pakar tersebut. "Jadi kalau dirasa aman ya silahkan saja," ujarnya.


Namun Alwi berpendapat, bila seandainya pembelajaran tatap muka akhirnya dapat dibuka, tentunya masih akan ada beberapa daerah yang belum bisa melaksanakannya. Miisalnya, imbuh dia, yakni Kota Medan yang masih berzona merah.

Sedangkan, Pengamat Kesehatan dari USU dr Delyuzar MKed(PA) SpPA(K) mengusulkan agar seluruh sekolah melakukan standar protokol kesehatan (prokes) dengan benar.

"Ini harus kerja sama dengan satuan tugas, dan setiap unit sekolah itu juga disiapkan satuan tugas yang mengatur standar yang benar. Kalau itu tidak bisa dilakukan, jangan dilaksanakan karena berisiko tinggi. Walupun ada tren angka kasus Covid-19 menurun dibanyak daerah, namun kasusnya tetap ada. Tapi itulah harus betul-betul ketat persiapan untuk luring ini," katanya.


Ia mengaku belajar tatap muka ini harus diprioritaskan bagi daerah yang zona hijau dan harus dilakukan prokes yang ketat. "Memang tidak bisalah menghindari, jadi harus dengan protokol yang ketat, misalnya, kapasitas ruangan, jumlah siswa, kemudian kesiapan siswa harus diperhatikan," tambahnya.


Selain itu, katanya testing dan tracing harus dilakukan, jangan sampai ada murid atau guru yang terpapar saat berlangsungnya sekolah tatap muka itu. "Tidak harus ada perawat di sekolah, namun jika terjadi apa-apa fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas di sekitar sekolah harus siap," tutupnya. (*)
Editor
:
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru