Kapolri: Kapolda Sumut Irjen Paulus Tak Mau Maju Pilgub Papua

Jakarta (SIB) -Kapolda Sumatera Utara Irjen Paulus Waterpauw santer diberitakan akan maju di Pilgub Papua 2018. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut Irjen Paulus mengurungkan niatnya.

"Kapolda Sumut yang untuk Papua dia tidak mau. Dia telah mutuskan tidak mau," ujar Tito di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10).

Sebelumnya diberitakan, Paulus disebut-sebut ingin maju dalam Pilgub Papua. Paulus hendak dipasangkan dengan Gubernur Papua Lukas Enembe.

Bahkan sempat beredar foto pertemuan Gubernur Lukas dengan Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan, Tito, dan Paulus. Foto itu diduga ada kaitannya dengan Pilgub Papua.

Isu yang beredar bahwa keduanya dipasangkan untuk mengamankan suara Joko Widodo di Pilpres 2019. Namun Lukas telah angkat bicara soal foto itu. Pertemuan tersebut semata-mata laporan dari Lukas agar persatuan dan kesatuan bisa terjadi di Papua.

"Bukan itu (dipasangkan dengan Paulus)," ujar Lukas saat dihubungi, Jumat (15/9).

Menurut Lukas, pertemuan tersebut memang terjadi, tepatnya di rumah Kepala BIN, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (5/9) lalu.

"Tapi banyak hal yang dilaporkan dan minta petunjuk dari Kepala BIN," ujarnya.

Mundur dari Kepolisian
Kapolri Jenderal Tito Karnavian memberi pandangan atas niat beberapa anggotanya yang ingin maju dalam Pilkada Serentak 2018. Tito mengatakan anggota yang ingin maju sebagai kepala daerah sebaiknya mengundurkan diri.

"Kalau seandainya memang yakin mau maju, nggak ada salahnya untuk as soon as possible selesai secepat mungkin. Sudah yakin, ya mundur saja," kata Tito.

Tito lalu menyebut nama anggotanya yang mau maju dalam pilkada mendatang. Saran Kapolri, yang bersangkutan sebaiknya mengundurkan diri demi menghindari anggapan penyalahgunaan kewenangan.

"Yang saya tahu baru Kakor Brimob (Irjen Murad Ismail) yang akan mencalonkan Gubernur Maluku," ucap dia.

Tito mengatakan tahapan penetapan pasangan calon di pilkada dimulai pada Februari 2018. Tito menyebut, sebelum tahapan itu, anggota yang punya niat masih boleh berkarier di Polri.

"Sebelum Februari awal, mereka masih boleh jadi anggota polisi. Tapi saya berharap supaya tidak ada conflict of interest sebagai anggota Polri. Kalau memang sudah yakin mau maju, lebih baik mengundurkan diri," sebut Tito.

"Menurut aturan, dia tak menjadi anggota Polri itu, pengunduran diri, kalau sudah ditetapkan. Jadi kalau ditetapkan nggak boleh dia jadi anggota polisi, yaitu awal Februari," jelas Tito.

Tito pun menjamin Polri netral dalam pilkada mendatang. Menurutnya, sikap itu diambil atas perintah Presiden Joko Widodo.

"Yang jelas kan perintah Presiden posisi netral, perintah Kapolri posisi netral, kapolda saya perintahkan netral, semua. Jadi kalau nanti ada yang berkontestasi anggota Polri, silakan gunakan mekanisme partai yang ada karena Polri tidak berpolitik praktis, bersikap netral. Kita tidak akan ikut campur kepada upaya memenangkan anggota Polri ikut pilkada. Itu urusan mereka," pungkasnya. (detikcom/h)