Pemerintah Diminta Tuntaskan Masalah Hak dan Kebebasan Beragama

Jakarta ( SIB)- Yayasan Komunikasi Indonesia meminta Presiden Joko Widodo dan pembantu-pembantunya untuk segera menyelesaikan masalah hak dan kebebasan beragama yang tidak diselesaikan  pemerintah sebelumnya seperti kasus GKI Yasmin, kasus HKBP Ciketing, kasus Ahmadyah, kasus Syiah dan kasus -kasus lainnya serupa yang terjadi di beberapa daerah.

 "Sampai hari ini, dalam perjalanan bangsa 69 tahun masih terlihat upaya untuk mendelegitimasi Pancasila.  Upaya tersebut selalu menimbulkan ketidakstabilan politik yang  dikhawatirkan bisa menjerumuskan bangsa  ke dalam konflik politik yang sia-sia dan berpotensi memecahbelah kesatuan bangsa Indonesia," kata  Ketua Pengurus Yayasan Komunikasi  Indonesia Bernard Nainggolan  dalam sambutannya  pada peringatan 69 tahun Pelayanan Kristen Di bidang Politik Melalui Pohon Terang di Jakarta, Senin(10/11). 

 Presiden, kata Bernard,  tidak boleh melepaskan tanggung jawab dengan argumentasi bahwa hak beragama yang terjadi di daerah menjadi tanggung pemerintah daerah.  

Yayasan Komunikasi Indonesia menyatakan prihatin banyaknya peraturan daerah yang diskriminatif dan bertentangan dengan idiologi negara. Karena itu Bernard mendesak pemerintah segera menata ulang proses legislasi nasional yang selama  ini berasal dari berbagai instansi sektoral yang sifatnya parsial, tidak komprehensif dan bertentangan dengan nilai Pancasila.

 "Kita harus mewaspadai duplikasi anggaran tersembunyi dalam pembahasan RUU-RUU Peraturan Daerah," tukasnya. 

Menurutnya,  sebagai kelanjutan dari Partai Kristen Indonesia(Parkindo) yang didirikan 10 Nopember 1945 dan kemudian berfusi dengan Partai Demokrasi Indonesia(PDI) tahun 1973, Yayasan Komunikasi Indonesia  tetap pada tekadnya untuk menjaga Pancasila sebagai konsensus nasional yang final. Juga tekad untuk menghidupkan nilai kebangsaan dalam pluralisme yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan.

 "Perjuangan Parkindo terhadap kebebasan beragama bagi para pemeluknya tetap konsisten sejak awal kebangkitan nasional, di era perjuangan kemerdekaan sampai dengan sekarang," ujar  Bernard sembari menyebutkan bahwa  Yayasan Komunikasi juga melihat, bahwa masalah urgen yang kita hadapi sekarang ini adalah merosotnya etika politik yang tidak lagi dilandasi nilai-nilai spiritual agama.

Dikatakan,  moralitas politik terabaikan,  seakan tujuan mensejahterakan rakyat terpinggirkan dan di lain pihak kasus-kasus korupsi membudaya sampai ke sendi-sendi kehidapan masyarakat. (G1/c)