Ahok Pilih KPK daripada Kejagung untuk Tangani TransJ Karatan

 Jakarta  (SIB)-  Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi pengadaan bus TransJakarta. Wagub DKI Jakarta Basuki T Purnama memilih kasus itu ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) daripada Kejagung.

"Makanya saya minta KPK turun. KPK bisa turun dan mudah-mudahan Kejagung tidak mengambil alih. Kalau diambil alih, KPK nggak bisa turun," kata Ahok di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2014).

Ahok lebih suka KPK yang terjun langsung menangani kasus ini dibanding penegak hukum lain. Dia mencontohkan, kasus pengadaan mobil damkar Kemendagri yang ditangani Kejagung dan dinyatakan tidak ada masalah. Berbeda saat kasus itu ditangani KPK.

"Makanya saya minta KPK bedah seperti Anda membedah kasus damkar. Tabung gasnya sesuai nggak. Dapat lisensi dari Depnaker itu hak dia. Kita harus cek, harganya sesuai nggak, statusnya sesuai nggak. Kalau nggak sesuai berarti korupsi, ada mark up," ucapnya.

Sebelumnya, Kejagung menyebutkan pihaknya telah memeriksa pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus pengadaan bus TransJ karatan itu.

Kapuspenkum Setia Untung Arimuladi mengatakan, penyelidikan itu berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Print-43/F.2/Fd.1/02/2014, tertanggal 26 Februari 2014.

 (dtc/w)

Simak juga berita lainnya di Harian Umum Sinar Indonesia Baru (SIB) edisi 14 Maret 2014. Atau akses melalui http://epaper.hariansib.co/ yang di up-date setiap hari pukul 13.00 WIB.