Pemerintah Isyaratkan Pemilu 2019 Gunakan e-Voting

Jakarta (SIB)- Sinyal pemanfaatan pemilihan elektronik (e-Voting) dalam pemilihan umum mulai menguat. Pemerintah pun mengisyaratkan pemilu berbasis e-Voting bisa dilakukan di tahun 2019 baik dalam pemilu legislatif (pileg), pemilu presiden (pilpres) dan pilkada serentak.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan di tahun 2019 ada keinginan pemilu legislatif, pemilu presiden dan pilkada langsung sudah menggunakan e-Voting.

"Mosok kita kalah dengan India. Selesai pilkada serentak nanti, kita ingin survei sistem yang dipakai India. Kita tawarkan ke Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) juga jika mampu buat sistem lebih canggih dan akurat kenapa tidak," katanya dalam Dialog Nasional Inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi di Auditorium BPPT, Jakarta, Selasa (8/9).

Untuk itu, setelah pilkada serentak 2015 akan ada evaluasi, untuk tahun 2017 ada sample e-Voting di beberapa wilayah terkait pilkada serentak.
"Harapan kami jika berhasil, DPR mendukung dan KPU siap, di tahun 2019 mudah-mudahan sudah bisa e-Voting. Yang penting data kependudukan siap," ucapnya.

Ia pun menambahkan adanya gagasan dari Wakil Ketua DPR untuk mencermati India dengan penduduk besar bisa efektif dan efisien terkait pemanfaatan e-Voting.

"Saya minta teknologinya bisa ditingkatkan BPPT. Daripada ambil model India, kalau bisa dibuat  BPPT dengan sistem lebih efektif, akurat akan lebih baik," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPPT Unggul Priyanto menjelaskan e-Voting akan membuat proses pemilihan cepat, akurat dan hemat biaya.

BPPT pun saat ini sudah membuat perangkat pendukung KTP elektronik (e-KTP). Alat ini bisa membaca e-KTP, sehingga pemilih yang memiliki hak suara bisa terverifikasi dari e-KTPnya.

"Jika pemilik e-KTP sedang berada di luar lokasi domisilinya pun cukup dengan e-KTP bisa memilih," ujarnya.

Budayawan Jaya Suprana yang juga hadir dalam acara tersebut mengaku sangat mendambakan penerapan e-Voting.

"Jangan e-Voting ini dibuat bangsa asing, karena harga lebih tinggi supaya dapat komisi besar. Tetapi kenapa tidak menggunakan buatan dalam negeri wong kita punya BPPT," ucapnya. (SP/q)