Wakil Ketua KPK: Kalau Takut Jangan Jadi Kepala Daerah

Jakarta (SIB) - Kepala daerah diminta tidak takut mengeluarkan kebijakan untuk daerahnya. Asalkan, tidak terjadi konflik kepentingan dalam kebijakan tersebut.
"Saya pikir enggak perlu takut, (kebijakan) itu sudah tugas dan kewenangannya. Kalau takut jangan jadi kepala daerah," kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnaen usai Pencanangan Zona Integritas Kemdagri, di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemdagri, Jakarta, Senin (14/9).

"Ketika kita pegang suatu jabatan, kompentensi kita harus memadai. Kalau kita misalnya perlu ahli kan banyak ahli sekarang. Tapi jangan ada konflik kepentingan! Kepentingan pribadi, kelompoknya di sana. Sehingga dalam mencairkan, rekanannya orang-orang dia (kepala daerah), perusahaan dia, itu kan enggak boleh," tegasnya.

Menurutnya, kebijakan memang tidak dapat dipidana. Pasalnya, kebijakan itu domainnya hukum publik administrasi negara. "Jadi kalau misalnya kebijakan yang tidak hati-hati itu domainnya administrasi negara. Sedangkan korupsi melawan hukum. Kita lihat memang sebetulnya, dalam kasus itu apa memang kebijakan yang kurang pas atau memang dalam kebijakan ini sengaja dibuat, tapi di belakang ada suap menyuap. Kalau suap menyuap jelas pidana. Selama ini umumnya begitu," ujarnya.

Terkait pemilihan kepala daerah  (pilkada), pihaknya bakal terus mengawal pelaksanaannya agar tak ada praktek korupsi. "Banyak peran kita. Kerjasama kita dalam perencanaan penganggaran dengan BPKP," katanya.

"Kita haraplah. Jabatan kepala daerah itu amanah. Sudah diambil sumpah. Jangan niatnya hanya sekadar formalitas. Uang untuk masyarakat sampaikan kepada masyarakat. Uang untuk pribadi gunakan untuk pribadilah," pungkasnya. (SP/d)