Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Sabtu, 12 September 2026
2 WNI Disandera

Menko Polhukam Tegaskan Tak Akan Barter WNI dengan OPM

- Rabu, 16 September 2015 11:42 WIB
137 view
Menko Polhukam Tegaskan Tak Akan Barter WNI dengan OPM
Jakarta (SIB)- Kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menyandera 2 WNI di Papua Nugini meminta barter dengan rekan mereka yang jadi tahanan narkoba. Pemerintah Indonesia kembali menegaskan bahwa tidak ada istilah barter dengan kelompok OPM.

"Tidak mau kita bicarakan barter. Tidak ada barter bagi pemerintah Indonesia," tegas Menko Polhukam Luhut Pandjaitan saat di Kantor Kementerian LHK, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (15/9).

Dikatakan Luhut, pemerintah akan mengambil langkah yang terukur untuk menangani kasus ini. Sebab, langkah-langkah tersebut menyangkut nyawa WNI.
"Pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang terukur untuk melindungi tiap warga negara kita dalam berbagai peristiwa," kata Luhut.

Sebelumnya, Luhut juga mengatakan saat ini proses negosiasi dengan OPM masih alot. Disebutkan Luhut, pihak OPM meminta sesuai dengan pemerintah RI, namun permintaan itu tidak bisa dipenuhi.

"Ada permintaan-permintaan mereka yang tidak bisa kita penuhi dan kita tidak pernah mau kompromi terhadap masalah-masalah penyanderaan," kata Luhut. 
Kapolri: Tak Ada Toleransi untuk OPM!

Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti menegaskan, tidak ada toleransi untuk OPM.

"Informasinya seperti itu (ajukan barter). Kita nggak ada toleransi. Silakan kalau mau dibebaskan, tapi kalau nggak, akan ada upaya pembebasan. Perwakilan kita negoisasi dengan Papua Nugini," ujar Kapolri Badrodin Haiti.

Terkait upaya pembebasan WNI yang disandera OPM tersebut, pihak Indonesia sedang melakukan pembicaraan dengan pemerintah Papua Nugini.

"Itu ada pembicaraan antara Kemlu dengan perwakilan pemerintah Indonesia dengan pemerintah PNG," kata Badrodin.

Jika diizinkan pemerintah Papua Nugini, lanjut Badrodin, pihak keamanan Indonesia langsung melakukan tindakan.

"Itu kan di negara lain. Kalau diizinkan, aparat keamanan Indonesia bisa lakukan tindakan. Ya kita akan lakukan (tindakan pembebasan). Tapi kalau tidak diizinkan, ya kita serahkan pemerintah dan aparat setempat," kata Badrodin. (detikcom/h)
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru