Pembebasan Lahan Jalan Tol Trans-Sumatera Dianggap Beres

Jakarta (SIB)- Kepala Subbagian Layanan Informasi Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Shoviah menyatakan pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera yang banyak melewati hutan sudah disetujui Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. Masalah pembebasan lahan itu tinggal ditindaklanjuti dengan menuangkannya dalam bentuk kesepakatan bersama.

"Kami masih membutuhkan koordinasi soal eksekusi teknis di lapangan dengan Bina Marga dan Cipta Karya. Kalau kami di Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah lebih banyak mengurus pengawasan jika timbul masalah di lapangan dan mengawasi keterpaduan program," ucapnya di Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR, Senin (21/9).

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Eka W. Soegiri menyatakan sudah ada rapat koordinasi dengan pihak terkait di daerah. "Ada tim terpadu yang akan mengkaji dan memberikan rekomendasi," ujarnya melalui pesan singkat.

Menurut Eka, semua bergantung pada status kawasan hutannya. Sebab, perlakuannya berbeda-beda antara hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi.
Eka menjelaskan, tim yang dimaksud itu terdiri atas instansi yang terkait dengan pembangunan jalan tol yang akan melewati beberapa hutan dan para pakar independen. "Bila diperlukan, beberapa tokoh masyarakat setempat akan diminta perkembangannya," tuturnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Tbk Gusti Ngurah Putra sempat menyatakan hambatan utama pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera adalah pembebasan lahan.

Pembangunan ruas Jalan Tol Medan-Binjai, misalnya, baru berjalan 5,4 persen karena urusan lahan. Sama halnya dengan pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar. (Tempo.co/q)