Jelang Pemilu, 50 Kasus Kekerasan Terkait Politik Terjadi di Aceh

Jakarta (SIB)- Kekerasan menjelang pemilu di Aceh meningkat drastis. Dari data Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI), setidaknya ada 50 kasus terkait pelanggaran dan kekerasan sejak April 2013 hingga hari ini, 17 Maret 2014.

"Pelanggaran ada 18 peristiwa, sementara kejahatan ada 32 peristiwa," kata Koordinator Bidang Sipil dan Politik, Moch Ainul Yaqin di gedung YLBHI, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (17/3/2014).

Kasus yang masuk dalam kategori pelanggaran adalah perusakan alat peraga, kampanye di luar jadwal dan pemalsuan dokumen. Sementara yang masuk dalam kategori kejahatan antara lain penganiayaan, pembakaran mobil dan kantor partai, pembunuhan serta penculikan.

"Kondisi ini jauh meningkat dibanding pemilu tahun 2009 yang hanya 20 peristiwa," ucapnya.

Kekerasan menjelang pemilu tersebut sudah terlihat sejak Pilgub Aceh 2012 lalu. Saat itu kekerasan yang terjadi jelang pemilu sebanyak 22 peristiwa. Sementara untuk pemilu 2014, kekerasan mulai tampak menonjol pada Januari lalu.

"Untuk daerah yang paling rawan kekerasan di Aceh adalah Aceh Utara yaitu sebanyak 17 peristiwa," tutur Ainul.

Selain Aceh Utara, daerah yang rawan adalah Lhokseumawe, Kabupaten Pidie, Banda Aceh, Aceh Timur, Aceh Besar dan beberapa wilayah di sekitarnya.
"Seiring dengan masa kampanye terbuka, kemungkinan besar peristiwa ini akan semakin vulgar," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya mendesak kepolisian untuk meningkatkan pencegahan kekerasan. "Jangan sampai memunculkan opini publik bahwa Aceh tidak aman," tutupnya.

Stigma Pemilu Tak Aman
Sejak Januari 2014, kekerasan menjelang pemilu di Aceh meningkat. Jika dibiarkan, dikhawatirkan kondisi tersebut akan mengarah pada ancaman yang lebih luas.

"Kita khawatirkan apakah ini skenario besar untuk mengatakan pemilu tidak aman?" kata Direktur Advokasi dan Kampanye YLBHI Bahrain di gedung YLBHI.

Korban kekerasan yang tak hanya merujuk pada salah satu partai, dikhawatirkan justru akan memunculkan stigma lain. Proses demokrasi di Aceh seakan ternodai. Padahal pada 7 Februari lalu, 14 parpol di Aceh telah mengikrarkan deklarasi pemilu damai.

"Sasarannya tak hanya partai tertentu. Sehingga yang ingin dikesankan adalah Aceh rawan. Padahal kondisi kekinian, Aceh sudah relatif aman," kata Bahrain.
"Kita sangat mengutuk keras kalau kekerasan ini coba ditarik ke wilayah abu-abu," tambahnya.

Sementara menurutnya penambahan personel kepolisian di Aceh tak perlu dilakukan. Sebab menurut Bahrain, upaya yang seharusnya dilakukan adalah pencegahan, bukan pengamanan tambahan.

"Seharusnya lebih kepada bagaimana konteks intelijen ini bekerja, bukan penambahan personel segala macam," tutur Bahrain.

Pihaknya menyayangkan mengapa peristiwa kekerasan menjelang pemilu di Aceh tersebut belum juga terbongkar. Polisi diminta untuk lebih fokus dalam menangani kasus tersebut dan tidak menarik TNI.

"Karena polisi itu tugasnya pengamanan, kalau TNI pertahanan. Ini akan sangat berbeda," ujarnya.(detikcom/ r/W)

Simak berita lainnya di Harian Umum Sinar Indonesia Baru (SIB). Atau akses melalui http://epaper.hariansib.co/ yang di up-date setiap hari pukul 13.00 WIB.