Mendagri: Bela Negara Perlu Dipaksakan

Jakarta (SIB) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, pendidikan bela negara merupakan kebutuhan saat ini. Ancaman radikalisme semakin besar. Karena itu, pendidikan bela negara perlu menjadi program wajib.

"Ini harus dirumuskan. Bela negara merupakan kebutuhan jadi harus ada pemaksaan," ujar Mendagri Tjahjo Kumolo dalam seminar bertajuk "Bela Negara Keniscayaan untuk Bangsa dan Negara" di Universitas Pertahanan (Unhan), Senin (16/11).

Tjahjo menjelaskan, pendidikan bela negara bukanlah semata soal militerisme atau angkat senjata. Lebih dari itu, pendidikan bela negara merupakan penanaman pemahaman soal nilai-nilai kebangsaan dan prinsip-prinsip bernegara. 

Apalagi, fenomena radikalisme semakin mengkhawatirkan. Ia mencontohkan, beberapa waktu lalu, seorang pejabat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Batam ditenggarai bergabung de-ngan organisasi radikal Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS). Salah satu sekolah menengah pertama  (SMP) di Jawa Tengah, yang lokasinya berdekatan dengan kantor komando distrik militer (Kodim), bahkan melarang muridnya menghormati bendera merah putih dan menyanyikan lagu kebangsaan.

Atas fenomena radikalisme ini, ia mengatakan, negara harus menentukan sikap. "Konteks sekarang, saya punya keinginan bagaimana berani tentukan kawan dan lawan. Mereka yang mencoba berani mengubah Pancasila dan UUD 1945 harus dilawan," seru Tjahjo.

Menurutnya, kunci melawan radikalisme adalah menghadirkan kerukunan dan toleransi di masyarakat. Setiap warga harus paham bahwa Indonesia bukanlah negara yang berlandaskan agama tertentu.

"Kita majemuk dan berbhineka. Ini harus disadari. Negara wajib hadir saat masyarakat mempunyai hal-hal yang diyakini dengan baik," ucapnya.
Ia menyatakan, pemerintah sepakat bahwa pendidikan bela negara harus terukur dan terencana bahkan sampai tingkat RT/RW. "Ada gelas pecah pun perlu ditangani dengan baik. Saya ingin seperti itu," ujarnya.

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamzard Ryacudu menyampaikan, Indonesia adalah negara berdaulat. Pasal 4 UUD 1945, ia memaparkan, mengandung kata kunci soal pentingnya keamanan, kesejahteraan dan kemajuan bangsa.

Ia berpendapat, Indonesia punya daya tarik kuat sehingga banyak bangsa lain ingin menguasainya. "Sesuai dasar negara Pancasila, kita tidak menjadi bangsa agresif, tapi  harus siap apabila ada yang mau menguasai," katanya.

Karena itu, menurut  Ryamizard, kekuatan rakyat perlu dibangun, namun bukan semata lewat penguatan militer, melainkan dengan membangun jiwa rakyat. "Itu yang saya katakana, bela negara," serunya.

Peran Masyarakat
Di tempat terpisah, Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), Irjen Arif Darmawan menyebutkan, pihaknya mengajak masyarakat untuk bersama-sama memerangi aksi teroris. "Intinya, bagaimana kita menjadikan masalah terorisme itu sebagai musuh bersama, bukan sesuatu yang harus dilakukan saya sendiri (BNPT-red)," tutur Arif Darmawan, Senin.

Menurutnya, meski masyarakat terbagi menjadi berbagai macam unsur dan golongan, terorisme dapat diperangi bersama. "Bagaimana caranya? Ada di masing-masing area, sesuai tugas pokok masing-masing juga," ucapnya.

BNPT juga terus berupaya melakukan berbagai usaha untuk mencegah teror. Arif mencontohkan, seperti yang dilakukan BNPT  sekitar Yogyakarta pekan lalu, digelar sejumlah simulasi penanggulangan terorisme.

Selain melibatkan unsur TNI, simulasi itu mengajak tim satuan antiteror dari Polri. Ia mengharapkan, dengan terselenggaranya latihan-latihan penanggulangan terorisme, prajurit TNI dan Polri semakin tangguh dan profesional dalam melaksanakan tugas sebagai pengawal kedaulatan NKRI dan dengan cepat memberantas terorisme di Indonesia.

Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, pasca serangan teror bom di Paris, TNI bersama kepolisian langsung berkoordinasi dan berpatroli bersama-sama di daerah di Indonesia yang rawan tindakan dan ancaman teror. Ini karena Indonesia merupakan negara yang rawan  dengan gerakan radikal.

"Selanjutnya dalam menyikapi perkembangan kejadian terakhir di Paris, Prancis, dilakukan koordinasi dan patroli secara bersama-sama di daerah-daerah yang diperlukan. Diadakan juga pengamatan dan segera dilaporkan secara cepat," kata Gatot, Minggu (15/11) malam. (SH/d)