Presiden Jokowi Setujui Usul DPD untuk Menyusun RUU Wawasan Nusantara

Jakarta (SIB)- Presiden Joko Widodo Selasa kemarin memimpin rapat untuk merumuskan Rancangan Undang-undang tentang Wawasan Nusantara. Undang-undang ini diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah.

Menurut Presiden, tentang wawasan nusantara perlu dibuat sebuah undang-undang.  "Saya minta RUU ini betul-betul dikaji dengan cermat, dengan hati-hati, dan semuanya merujuk pada konstitusi, mempertimbangkan semua aspek-aspek filosofis, yuridis, sosiologis, aspek historis," kata Jokowi saat memimpin rapat di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (17/11).

Rapat berlangsung sekitar satu jam dengan dihadiri Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkum HAM Yasonna Laoly, Mendikbud Anies Baswedan, Menhan Ryamizard Ryacudu, Menpora Imam Nahrawi, Mensesneg Pratikno, dan Seskab Pramono Anung. Tjahjo kemudian menyebut Wawasan Nusantara sedikit berbeda dengan konsep Bela Negara.

"Belum bisa (disampaikan isinya), sama saja kayak bela negara. Bela negara bukan berarti wajib militer, tidak. (Tetapi) masalah nasionalisme, masalah apa. Wawasan nusantara harus kompleks, terpadu, menyangkut pola pikir," kata Tjahjo usai rapat.

Saat ini sudah ada Lemhanas, LIPI, hingga pelatihan Bela Negara yang mungkin juga memberikan pengetahuan wawasan nusantara. Oleh karena itu Presiden meminta kepada para menterinya untuk betul-betul dikaji.

"Bicara wawasan nusantara itu kan harus komprehensif, integral, meliputi multi aspek dari sisi DPD kan, sisi otonomi, kewenangan daerah, sisi optimalisasi daerah, penguatan daerah, tapi kan membahas wawasan nusantara tidak hanya dari aspek itu," ungkap Tjahjo. (detikcom/d)