Ahok Tak Mau Lagi Pakai EO untuk Acara Festival Rutin

Jakarta (SIB)- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kesal bukan main dengan permainan event organizer (EO) yang kerap mark up tiap mengadakan festival di Ibu Kota. Ia meminta Dinas Pariwisata DKI Jakarta menyetop jasa EO.

"Kita enggak mau lagi (pakai EO). Pokoknya yang namanya (acara) rutin-rutin, enggak ada EO-EO-an deh," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (19/11).

Ahok mencontohkan penyewaan sound system yang kerap harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Adapun alasan sewa itu dikarenakan Dinas Pariwisata tidak bisa merawat sound system yang dimilikinya. "Terus yang lebih lucu lagi, pelatihan budaya Betawi ke Pulau Seribu Rp 1 miliar lebih.

Latihannya 4 hari. Terus alat musiknya ditinggal enggak? Enggak, karena itu nyewa. Kamu bisa enggak main alat musik gambang kromong cuma dilatih 4 hari, terus 1 tahun kemudian mesti lomba tapi alat musiknya enggak dikasih? Mending saya kasih alat musiknya," ujar Ahok sewot.

"(Sebelum) Kasih juga mesti nanya, eh lu ingin enggak? Kalau enggak mau, jangan ambil. Makanya saya coret dulu, kamu tanya dulu orang-orang itu maunya apa," sambungnya.

Ahok mempelototi anggaran Dinas Pariwisata DKI sampai tengah malam. Sebab, menurut dia, banyak anggaran yang peruntukannya tidak masuk akal.

Menurut Ahok, banyak anak buahnya yang pintar-pintar di Jakarta. Namun tidak sedikit pula yang berpikiran picik untuk menilep dana.

"Persoalan di DKI itu enggak ada yang susah sebetulnya. Yang susah itu menghadapi orang-orang pintar tapi pura-pura sopan dan mark up. Saya jadi ingat tahun 2012, saya marah-marah ke PU (Dinas Tata Air dan Bina Marga DKI) itu sudah tiga kali minta potong (anggarannya), tapi enggak dipotong," kata Ahok.

"Nyusun KUA-PPAS tidak langsung di e-budgeting, mereka susun di Excel. Saya bilang gila saja kasih saya 1 gumpal kertas. Terus maunya gimana? Nanti baru diinput di Bappeda ramai-ramai. Saya bilang enggak mau. Saya maunya yang pegang password tungguin, langsung kita diskusi, langsung selesai dan print jadi tuh barang," terangnya.

ANCAM SKPD
Ahok tidak hanya mengevaluasi anggaran Dinas Pariwisata DKI, tetapi dinas-dinas lainnya juga sebelum diketok menjadi RAPBD 2016. Ahok mengultimatum apabila mereka tidak segera memperbaiki dan mengikutinya maka akan distafkan semua.

"Saya sudah perintahkan plus ancaman. Jadi yang lain saya sudah bilang, Anda sudah tahu apa yang tidak perlu kalian tau dari saya sebetulnya. Nanti kalau sudah sampai KUA-PPAS saya sudah minta kayak gitu tapi masih dilolosin, maka kalian semua akan saya stafkan!," ujar Ahok.

Ahok menyebut proses evaluasi ini tidak memakan waktu yang singkat. Dirinya kerap harus pulang larut malam untuk mengevaluasi kembali bersama jajarannya karena penginputan data pembahasan selama rapat Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2016 bersama Banggar berlangsung dilakukan secara manual tidak langsung ke sistem e-budgeting.

"Banyak (yang dievaluasi lagi anggarannya) hampir semua (dinas). Dinas PU (Tata Air dan Bina Marga DKI), Dinas Taman, Dinas Olahraga sama Kelautan sama semuanya. Hampir semua SKPD," tutup dia.(detikcom/h)