Komitmen Pemerintah Penting Kembangkan Usaha Perikanan Kecil

Jakarta (SIB)- Komitmen dari pemerintah merupakan hal yang penting untuk diterapkan dalam rangka mengembangkan usaha perikanan berskala kecil, kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim. "Fakta yang terjadi saat ini adalah pelaku pasar makanan laut masih setengah hati dalam memihak pelaku perikanan skala kecil," kata Abdul Halim di Jakarta, Senin (23/11). Apalagi, menurut dia, banyak pemerintah negara berkembang juga dinilai belum sungguhsungguh berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh nelayan tradisional, perempuan nelayan, dan pembudidaya ikan kecil.

Abdul Halim berpendapat, kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat perikanan skala kecil untuk terlibat dalam sistem perdagangan ikan di tingkat nasional dan internasional antara lain ongkos produksi sangat tinggi, intervensi teknologi minim dan harga jual ikan rendah. Selain itu, ujar dia, permasalahan lainnya adalah ketidakpastian status wilayah tangkap dan tambak atau lahan budi daya, serta keterbatasan dalam pendokumentasian hasil tangkapan atau hasil budidaya yang bisa diakses konsumen. Dalam situasi inilah, lanjutnya, dibutuhkan peran besar negara untuk memfasilitasi pelaku perikanan skala kecil mengatasi permasalahannya, khususnya perempuan nelayan.

"Negara harus hadir di tengah kompetisi perdagangan ikan dan permintaan pasar terkait standar-standar baru, seperti keamanan pangan, bebas dari aktivitas merusak," ujarnya. Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong pembiayaan bagi nelayan serta usaha kecil dan menengah (UKM) di sektor kelautan dan perikanan di berbagai daerah di Tanah Air. "Langkah pemerintah dalam mendukung iklim usaha dan peningkatan ekonomi masyarakat diwujudkan melalui kredit program bekerja sama dengan perbankan dan lembaga keuangan," tutur Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja. Menurut dia, permasalahan yang kerap menjadi momok bagi pelaku UKM sektor perikanan, antara lain keterbatasan dalam mengakses permodalan, usaha bergantung pada musim atau cuaca, kepercayaan dari lembaga keuangan yang rendah, keterbatasan informasi dan ketiadaan agunan.

Sekjen KKP mengatakan bahwa kondisi seperti itu merupakan sebuah ironi di tengah sumber daya yang melimpah di kawasan perairan Indonesia. Pemerintah telah menjalankan sejumlah program, misalnya kredit usaha rakyat (KUR), kredit ketahanan pangan dan energi (KKPE), dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (LPDB-KUMKM), seperti bantuan perkuatan permodalan bagi pelaku usaha mikro anggota dan koperasi, serta bantuan permodalan bagi wirausaha pemula. "KUR adalah program pemerintah yang didukung tujuh bank nasional dan seluruh BPD di Indonesia, di mana pemerintah memberikan jaminan 80 persen risiko nasabah," ucapnya.

Namun, masih disayangkan bahwa jumlah debitor KUR untuk sektor kelautan dan perikanan masih berjumlah sekitar 0,13 persen dari seluruh debitur secara nasional. Sejumlah langkah yang harus diambil guna meningkatkan akses permodalan, kata Sjarief, antara lain relaksasi regulasi. "Lembaga keuangan harus mulai melenturkan aturannya agar bisa mengakomodasi keterbatasan UMKM pelaku usaha di sektor ini dalam memenuhi persyaratan kredit," tukasnya. (Ant/q)