80 Persen Daerah Tertinggal di Indonesia Masuk Rawan Bencana

Yogyakarta (SIB)- Sebanyak 80 persen daerah tertinggal di Indonesia adalah rawan bencana. Oleh karena itu Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berupaya agar daerah-daerah tertinggal tersebut menjadi daerah tangguh bencana.

Dari 122 daerah tertinggal di seluruh Indonesia, ada 95 daerah dengan tingkat kerawanan bencana sangat tinggi.

Hal itu diungkapkan Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Suprayoga Hadi kepada wartawan usai membuka acara di Hotel Jogjakarta Plaza, Jl Affandi, Mrican, Sleman, Rabu (25/11).

"Ini benar-benar persoalan serius yang harus kita selesaikan. Karena kalau daerah tersebut masuk daerah tertinggal pasti rawan bencana," katanya.

Dia mengatakan selama ini kalau di daerah terjadi bencana, banyak sekali daerah yang hanya duduk manis dan menunggu bantuan dari pusat. Padahal bantuan itu harus dihitung lebih dulu.

"Apa yang rusak. Apa yang perlu segera diperbaiki. Perlu verifikasi dan penghitungan. Ini perlu kita lakukan dan inisiasi ke daerah-daerah," katanya.

Menurut dia, pihaknya saat ini mengundang daerah-daerah sekitar 50 orang untuk mengikuti pelatihan agar ke depan bisa terwujud daerah yang tangguh bencana. Penanganan kebencanaan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat saja tapi harus melibatkan daerah-daerah yang lebih menguasainya.

"Dulu mereka duduk manis, tunggu bantuan. Sekarang tidak. Ini harus dikembangkan di daerah masing-masing," katanya.

Menurut Suprayoga, orang yang mengikuti pelatihan/bimbingan teknis ini diharapkan mampu melakukan input atau pendataan dan verifikasi bila akan menghitung sebuah kerugian akibat bencana.

"Pengalaman kita dulu ada data yang di mark up, fiktif, sehingga bisa menyesatkan," katanya.

Karena ini lintas sektor lanjut dia yang mengikuti pelatihan ini hanya jadi koordinator saja. Sebab akan ada banyak sektor yang terlibat.

"Misal di daerah ada bencana, yang bisa menghitung jalan rusak kan dari PU. Dermaga rusak ya dari Perhubungan. Ini kegunaannya," tegas dia.

Dia mencontohkan kasus bencana asap di Riau beberapa waktu lalu. Ketika ada bencana asap tersebut, Riau yang sekaya itu ternyata untuk anggaran bencana hanya 0,05 persen dari APBD keseluruhan. Padahal Riau hampir pasti tiap tahun ada bencana asap.

Menurutnya hal ini juga tidak bisa disalahkan karena dalam aturan bila didanai daerah bisa disalahkan oleh BPKP atau inspektorat lainnya.

"Ini terjadi di daerah lainnya juga. Hampir semua daerah minim anggaran bencana," pungkas Suprayoga. (detikcom/y)