Revolusi Mental Total Perlu Segera di Sumut

Jakarta (SIB)- Sebagai salah satu upaya membenahi dan mengubah perilaku anggota masyarakat, terutama pejabat pemerintah yang kini tengah semakin memburuk,  revolusi mental secara total sudah perlu segera diwujudkan di daerah Sumut.

Selain "memerangi" sikap pejabat yang banyak menyimpang dari kaidah-kaidah etika dan moral,  perwujudan revolusi mental total tersebut juga terkait dengan terlibatnya, beberapa pejabat (eksekutif) dan legislatif dalam kasus dugaan korupsi Gubsu non aktif Gatot Pujo Nugroho dan pimpinan serta anggota DPRD Sumut yang kini ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kejaksaan.

Tokoh masyarakat asal Sumut Brigjen TNI (Purn) Dr Bernhard Limbong SSos SH MH menyatakan hal itu kepada SIB di Jakarta menanggapi kasus hukum yang kini merebak di daerah Sumut, khususnya yang melibatkan pejabat pemerintah dan anggota DPRD.

Memang, kata Limbong,  Presiden Joko Widodo (Jokowi)/Jusuf Kalla (JK) pada awal pemerintahannya sudah mencanangkan revolusi mental, di samping Nawacita bagi seluruh daerah dan masyarakat Indonesia.

Namun, khusus bagi daerah Sumut, nampaknya sudah mendesak untuk diwujudkan supaya jangan terlampau jauh merembet kepada oknum pejabat di jenjang paling bawah.

"Terus terang, selain merasa malu melihat daerah-daerah lain di Indonesia, masalah kasus korupsi di daerah Sumut dewasa ini sudah semakin memprihatinkan, bahkan sangat berbahaya," kata Bernhard Limbong, sambil meminta supaya semua pihak terkait di daerah Sumut memperhatikan masalah ini.

Untuk memerangi kasus korupsi, selain menegakkan hukum secara tegas, cepat, tepat dan adil, sudah waktunya melibatkan tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga budaya dan keagamaan (gereja dan mesjid). Sosialisasi pemberantasan korupsi perlu dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut oleh semua pihak terkait.

Sebagaimana diketahui dan diberitakan mass media, ada beberapa pejabat di Sumut yang terkait dugaan korupsi. Antara lain, mantan Gubsu Syamsul Arifin, mantan Wali Kota Medan Rahudman Harahap, mantan Wali Kota P Siantar RE Siahaan, Bupati Tobasa non aktif Kasmin Simanjuntak, mantan Bupati Tapteng Bonaran Situmeang dan lain sebagainya.

Kasus belakangan ini di Sumut, kata Bernhard cenderung korupsi berjamaah, karena selain melibatkan Gubsu non aktif Gatot Pujo Nugroho, juga tersangkut pimpinan dan beberapa orang anggota DPRD Sumut.

"Bagi saya, yang terjadi kepada Gubernur Sumut non aktif Gatot Pujo Nugroho merupakan suatu hal yang luar biasa, karena yang seharusnya di interpelasi, tetapi faktanya interpelasi ditolak," ujar Limbong sembari menyebutkan dalam kaitan ini nampaknya DPRD silau akan finansial atau materi.

Mereka lupa, bahwa sebenarnya menjadi anggota Dewan itu merupakan suatu pengabdian untuk mengontrol dan mengawasi pihak eksekutif sehingga melakukan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat.

Sebab, sesungguhnya tugas pokok eksekutif adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, hanya ingin mensejahterakan pribadi dan kelompoknya, bukan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kasus yang terjadi saat ini, kata Bernhard, pimpinan dan anggota DPRD Sumut tidak bisa lagi secara bebas dan terukur menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Gubernur (eksekutif), karena "suaranya" sudah ditutup dengan dugaan korupsi. Justru yang terjadi adalah Gerakan Tutup Mulut (GTM).
Makanya, yang merasakan dampak dan menjadi korban adalah masyarakat, karena tidak bisa lagi menikmati pembangunan, yang seyogianya bisa meningkatkan kesejahteraannya.

Jenderal Bintang satu asal Samosir Sumut ini berpendapat, kalau ingin masyarakatnya sejahtera, julukan fenomenal yakni Semua Urusan Mesti Uang Tunai (Sumut) harus dibuang jauh-jauh, terutama oleh oknum pejabatnya.

Sebab, kalau tidak, seberapa besar pun anggaran melalui APBD dan APBN untuk Sumut tidak akan bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya untuk pembangunan daerah dan masyarakat setempat.

Sebagai warga asal Sumut, Bernhard Limbong ingin dan rindu agar daerah Sumut bisa menjadi "sorga" bagi investor dalam dan luar negeri sehingga daerah tersebut semakin maju dan berkembang, melalui pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor, termasuk sektor pariwisata. (G01/q)