Kasus Catut Nama Ganggu Konsentrasi Pembangunan

Jakarta (SIB)- Persoalan dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden (wapres) oleh Ketua DPR RI, Setya Novanto (Setnov) yang tengah ramai, disebut sebagai salah satu faktor yang menghambat pembangunan. Hal itu, dikatakan Ketua Tim Ahli Wapres, Sofjan Wanandi.

Menurutnya, peristiwa politik seperti yang dipertontonkan dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, setidaknya mengganggu konsentrasi pemerintah. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat.

"Ekonomi meningkat sedikit di kuartal terkahir ini tetapi tidak seperti yang kita harapkan pertumbuhannya lebih tinggi dengan macam-macam faktor politik yang menghabat kita. Termasuk, apa yang terjadi terkahir ini, seperti peristiwa Freeport (catut nama) dan sebagainya," kata Sofjan ditemui di kantor Wapres, Jakarta, Jumat (4/12).

Ia mencontohkan, perhatian mayoritas anggota dewan pasti tertuju pada proses etik di MKD. Sehingga, penyelesaian sejumlah undang-undang terhambat.

Apalagi, lanjutnya, masa sidang akan selesai pada 18 Desember mendatang. Sehingga, sulit menyelesaikan sejumlah aturan tepat waktu.

"Kasus Freeport pasti mengganggu sebagian orang sehingga tidak menganggap prioritas lagi. Sedangkan, kita banyak UU yang harus diprioritaskan pada tahun ini. Seperti, jaminan perbankan," paparnya.

Ditambah lagi, perhatian para wakil rakyat terpecah dengan adanya pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, pada 9 Desember 2015.

"Semuanya reses karena pilkada ini. Inikan semua anggota dewan pergi ke daerah, kampanye untuk partainya masing-masing. Sehingga, UU bisa tertunda semua," ujarnya.

Oleh karena itu, Sofjan mengharapkan agar persoalan politik yang tengah bergulir di DPR, cepat diselesaikan.

Seperti diketahui, MKD telah dua kali bersidang dengan menghadirkan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Sudirman Said dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Maroef Sjamsoedin, untuk didengar keterangannya.

Terkait perekonomian, memang terjadi pelambatan dalam tahun pertama pemerintahan Jokowi-JK. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2015 sebesar 4,67 persen. Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan kuartal I-2015 sebesar 4,7 persen.

Kemudian, pada kuartal III-2015 pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,73 persen. Angka tersebut hanya naik sedikit pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2015, sebesar 4,67 persen.

Tetapi, menurut BPS, angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yang bisa mencapai 4,92 persen.

Kemudian, masih berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah, pada Maret 2015, yaitu 28,59 juta orang atau menjadi 11,22 persen dari jumlah penduduk seluruh Indonesia. (SP/y)