Tanamkan Nilai Antikorupsi, Mendagri akan Beri Arahan Kepala Daerah Baru

Bandung (SIB)- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginginkan tata kelola pemerintahan yang bersih di seluruh daerah. Mendagri Tjahjo Kumolo berencana memberikan paparan mengenai pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) bagi kepala daerah baru hasil Pilkada serentak.

"Sebelum dilantik, kepala daerah yang menang (Pilkada serentak) juga akan kita undang. Kita ajak memahami pola kecil mengenai KKN. Bisa lebih komprehensif integral untuk bisa memastikan membangun tata kelola pemerintahan ke depan lebih baik lagi," kata Tjahjo usai mengisi acara dalam Festival Antikorupsi, di Sabuga, Bandung, Jabar, Jumat (11/12).

Tjahjo menegaskan, kepala daerah harus mengetahui cara mengelola APBD. Kepala daerah harus mewaspadai adanya penyimpangan penggunaan anggaran yang rawan terjadi pada APBD.

"Ada 5 area rawan korupsi dalam pengelolaan APBD yakni penyusunan anggaran, pajak dan restribusi daerah, pengadaan barang dan jasa, belanja hibah bansos dan belanja perjalanan dinas," terang Tjahjo.

Dia juga menegaskan agar kepala daerah merancang susunan APBD sesuai dengan ketentuan. "Jakarta kemarin kan sempat ramai tuh pembahasan APBD. Karena fokusnya kan di situ. Perencanaan anggaran harus hati-hati," ujar Tjahjo. (detikcom/l)