RTRW Riau Belum Disahkan, Pelaksanaan Program Strategis Terhambat

Pekanbaru (SIB)- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman bersilaturahmi dengan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Riau, Senin (28/12) di halaman Kantor Gubernur Riau.

Dalam acara yang digelar usai apel pagi tersebut, Plt Gubri menyampaikan berbagai keberhasilan dan kemajuan yang diraih Pemprov selama 2015, permasalahan-permasalahan  yang dihadapi serta apa yang masih harus dikerjakan pada 2016 mendatang.

“Banyak kemajuan menggembirakan yang telah diraih dan  diharapkan dapat menumbuhkan optimisme bagi kemajuan Riau, meski juga tak bisa dipungkiri ada pula permasalahan dan kejadian yang memprihatinkan sehingga mendorong kita untuk terus bekerja keras melakukan perbaikan,” ujarnya.

Ia mengatakan, pada 2015 Pemprov Riau telah memasuki era baru penataan birokrasi dengan adanya assessment (semacam uji kemampuan atau uji kompetensi) dalam menempatkan pejabat tinggi pratama.  Nantinya, Pemprov Riau berencana melakukan assessment pada level jabatan eselon III. Selain itu, tahun ini Pemprov juga melakukan terobosan baru dengan menerapkan sistem e-planning dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Prestasi lainnya, lanjutnya, Pemprov Riau kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah, juga meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha predikat Wiratama yang merupakan penghargaan tertinggi atas keberhasilan mendukung dan menciptakan kawasan yang baik dalam dunia transportasi bagi masyarakat.

Arsyadjuliandi juga menyampaikan sejumlah catatan penting yakni kendala pelaksanaan program pembangunan karena belum disahkannya RTRW Provinsi Riau yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan beberapa program strategis seperti pembangunan jalan tol, kereta api, pengembangan kawasan pelabuhan, dan listrik.

Permasalahan lain yang harus diperhatikan ialah rendahnya tingkat penyerapan APBD tahun anggaran 2015, penurunan pendapatan yang cukup signifikan terutama untuk pendapatan DBH Migas, serta masalah pengangguran dan kemiskinan yang makin meningkat.

“Kondisi ini menuntut kita untuk lebih bekerja keras menyusun perencanaan yang lebih berorientasi pada peningkatan produktivitas masyarakat dan mendorong peran serta dunia usaha dalam pembangunan daerah,” katanya. (R22/h)