FWI Minta Keterbukaan Informasi HGU Perkebunan Sawit

Jakarta (SIB)- Forest Watch Indonesia (FWI) meminta keterbukaan informasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait dokumen Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Pengkampanye FWI Linda Rosalina dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu mengatakan sebagai masyarakat pihaknya mempunyai hak atas informasi sesuai diatur dalam Undang-Undang (UU) Keterbukaan Informasi Nomor 14 Tahun 2008.

"Sudah menjadi kewajiban bagi badan publik untuk membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat," katanya.

Namun, ia menyayangkan permohonan hingga pernyataan keberatan FWI untuk informasi dokumen HGU Perkebunan kepada Kementerian ATR sebagai kebutuhan membuat analisis spasial pemanfaatan lahan dari sektor perkebunan kelapa sawit tidak ditanggapi Kementerian ATR.

Karena itu pula, ia mengatakan permohonan informasi FWI berujung kedalam penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat (KPI).

Penyelesaian sengketa informasi sudah berlangsung lima kali sidang dan satu kali mediasi dalam kurun  waktu Februari hingga Mei 2016.

Sepanjang proses tersebut, Kementerian ATR sebagai termohon tidak menghadiri dua kali sidang dan satu kali mediasi yang telah dijadwalkan.

Tanpa kejelasan, menurut dia, Kementerian ATR juga tidak hadir dalam mediasi yang sudah disepakati sebelumnya.

"Proses mediasi seharusnya dapat menjembatani sengketa yang terjadi, sayangnya Kementerian ATR tidak memiliki itikad baik dengan ketidakhadirannya yang tanpa alasan," kata Linda.

Salah satu Komisioner KIP Dyah Aryani P mengatakan dirinya sebagai majelis komisioner kecewa. Karena menurutnya ini sudah sampai tahap menghina Undang-Undang KIP sehingga persidangan menjadi ini tertunda.

Setelah mediasi gagal, Kementerian ATR juga tidak menghadiri sidang ajudikasi sebagai pembuktian atas status kategori dokumen HGU terbuka atau tertutup pada tanggal 13 Mei 2016. (Ant/y)