Pemerintah Dorong Pertumbuhan Angkutan Maskapai Penerbangan Kargo

Jakarta (SIB)- Pemerintah mendorong pertumbuhan angkutan maskapai penerbangan kargo seiring dengan makin meningkatnya pertumbuhan perekonomian nasional yang mengakibatkan semakin tingginya baik jumlah penumpang maupun barang dengan pesawat.

"Menghadapi pasar bebas global, maskapai harus benar-benar menyiapkan SDM angkutan kargo," kata Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Herry Bakti dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, terus positifnya pertumbuhan ekonomi nasional berdampak pada pertumbuhan industri penerbangan nasional yang pada akhirnya juga berdampak positif terhadap angkutan penerbangan kargo.

Berdasarkan data Kemenhub, jumlah angkutan kargo domestik mencapai 483,700 ton pada tahun 2011 dan meningkat menjadi 571,665 ton pada tahun 2012, sedangkan pada tahun 2013 turun menjadi 519,336 ton.

Sementara itu, jumlah kargo internasional terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 angkutan kargo internasional mencapai 72,163 ton, meningkat menjadi 90,692 ton pada tahun 2012, dan meningkat menjadi 96,416 ton pada tahun 2013.

Sebelumnya, potensi pasar penerbangan Indonesia masih belum tergarap optimal karena masih lebih banyak jumlah populasi warga negara Indonesia daripada jumlah penumpang yang terangkut dalam lalu lintas udara yang melintasi Indonesia.

"Potensi pasar penerbangan di Indonesia masih sangat besar yang belum tergarap," kata Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar di Jakarta, Rabu (2/4).

Menurut Emirsyah, hal itu dapat dilihat dari jumlah trafik lalu lintas udara Indonesia mencapai 94,9 juta penumpang atau 39 persen dari keseluruhan jumlah populasi Indonesia yang mencapai 244,5 juta orang.

Padahal, ujar dia, di sejumlah negara lain jumlah trafik lalu lintas udara bisa jauh lebih besar dari populasi negara itu sendiri, misalnya Singapura (penduduk 5,4 juta orang, trafik lalu lintas udara 39 juta penumpang sehingga trafik lalu lintas udara mencapai 722 persen dari populasi Singapura).

Begitu pula halnya dengan negara lain, seperti Hong Kong (583 persen), Australia (355 persen), Inggris (271 persen), dan Malaysia (166 persen). (Ant/q)