Tiga Langkah Jitu Pemerintah Redam Ancaman Krisis

Jakarta (SIB)- Ekonom dari Universitas Indonesia, Lana Soelistianingsih, berharap pemerintah segera melakukan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya ancaman krisis ekonomi global tahun ini. “Setidaknya ada beberapa poin yang harus segera dilakukan pemerintah saat ini,” ujarnya, Kamis, (1/5).

Berita negatif perlambatan ekonomi Cina serta penurunan ekspor Jepang masih menjadi ancaman nyata bagi perekonomian Indonesia tahun ini, sementara berita positif peningkatan ekonomi Amerika Serikat saat ini, dia melanjutkan, belum mampu mengerek nilai transaksi ekspor Indonesia. “Karena beban impor kita hingga kini masih cukup besar,” katanya.

Menurut dia, ada beberapa poin yang perlu segera dibenahi pemerintah saat ini. Pertama, pemerintah harus mengurangi kapasitas impor yang cukup besar dengan meningkatkan volume ekspor perdagangan dalam negeri. “Barang setengah jadi itu bisa kita kerjakan sendiri, kenapa mesti semuanya harus diimpor?” ujarnya. “Pengurangan impor bisa menjadi peluang bagi sektor industri lokal kita.”

Kedua, pemerintah harus berani memberikan insentif untuk menggairahkan kalangan industri dalam negeri. “Insentif fiskal dan insentif infrastruktur itu hukumnya wajib bagi kalangan dunia usaha,” ujarnya.

Dengan upaya tersebut, kata dia, peluang terjadinya pengolahan industri dari hulu hingga hilir bisa segera terwujud dalam waktu dekat. “Memang sulit, namun hal tersebut perlu segera diberikan pemerintah,” ujarnya.

Lana mencontohkan, keengganan pemerintah pusat menyediakan lahan untuk pembangunan kawasan industri terpadu bagi Foxconn menjadi fakta lambannya pemberian insentif infrastruktur oleh pemerintah.

Itu sebabnya jadwal investasi perusahaan asal Taiwan itu molor dari rencana yang sudah disampaikan kepada pemerintah sejak pertengahan 2012.“Minta tanah 200 hektare saja tidak sanggup, beruntung Pemprov DKI menyanggupinya di kawasan Marunda,” ujarnya.

Dengan semakin banyaknya insentif, dia melanjutkan, minat investor asing bakal terus meningkat. “Kalau memang menarik, jelas ini peluang untuk masuk,” katanya. Terakhir, pemerintah harus mampu menekan nilai tukar rupiah agar perkembangan investasi portofolio Indonesia terus berkembang. “Investor itu jelas melihat ekspektasi terhadap pergerakan rupiah,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengingatkan pemerintah mengenai kemungkinan datangnya krisis ekonomi global tahun ini. Ancaman tersebut berasal dari kemungkinan krisis ekonomi global yang terjadi pada 2013 serta besarnya subsidi bahan bakar minyak yang menjadi penyebab melebarnya defisit anggaran untuk dalam negeri. (Tempo.co/h)