Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Jumat, 03 Juli 2026

Tuntutannya Tak Masuk Akal, Sofjan Wanandi: Ada Kekuatan Politik di Balik Aksi Serikat Buruh

- Senin, 05 Mei 2014 14:56 WIB
357 view
 Tuntutannya Tak Masuk Akal, Sofjan Wanandi: Ada Kekuatan Politik di Balik Aksi Serikat Buruh
Jakarta (SIB)- Saat perayaan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2014, kelompok serikat buruh meminta penambahan jumlah item Komponen Hidup Layak (KHL), dari 60 menjadi 84 item. Beberapa item baru yang diminta antara lain parfum, tabloid, TV LED 19 Inci, hingga alokasi upah minimum (UMP) untuk nonton bioskop.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan dengan tegas, permintaan buruh saat ini semakin tidak masuk akal.

Kemudian Sofjan mengungkapkan, penambahan item KHL harus melalui prosedur yang cukup ketat yang melibatkan dewan pengupahan, yang berisi perwakilan pengusaha, pekerja, serta pemerintah atau tripartit. Sebelum ditentukan KHL baru, dewan pengupahan harus terlebih dahulu melakukan survei layak tidaknya item KHL yang berlaku.

"KHL itu harus dihitung dengan dewan pengupahan lalu harus dilakukan survei bersama dan kebutuhan buruh untuk apa. Jadi jangan menuntut saja tanpa aturan dewan pengupahan yang ada. Jadi sekarang kita hanya diamkan," paparnya.

Sofjan Wanandi pun buka suara atas adanya kekuatan politik di balik pergerakan buruh di Indonesia. Sofjan sudah mengetahui kabar bila 2 kubu organisasi serikat pekerja di Indonesia terpecah dan mendukung masing-masing tokoh calon presiden.

Sofjan menyebut, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di bawah pimpinan Said Iqbal mendukung pencapresan Prabowo. Sedangkan kubu Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di bawah pimpinan Andi Gani Nani Wea mendukung Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden.

Sofjan menjelaskan, tidak benar bila kepentingan serikat buruh diarahkan kepada kepentingan politik. Ia menyarankan agar Said Iqbal dan Andi Gani membangun sebuah partai politik beraliansi buruh. Karena serikat buruh dibuat untuk kepentingan buruh bukan politik.

"Kalau mereka terjun ke politik praktis silakan bikin partai politik. Toh mereka punya uang tetapi jangan dibawa nama serikat pekerja karena itu murni perjuangan untuk buruh bukan untuk kepentingan politik semata," tegas Sofjan, Sabtu (3/5).

Bila Said Iqbal dan Andi Gani tetap berjuang atas nama kepentingan politik, pihak pengusaha tidak akan merespons keinginan para buruh.

"Kalau mereka tetap serikat buruh, perjuangan untuk para buruh dan kepentingan buruh kita mau terima. Tetapi kalau untuk kepentingan politik, kita tidak akan mau bicara," imbuhnya.

Ia juga memastikan, dengan ditunggangi kepentingan politik dalam tubuh serikat pekerja, maka konflik antara pengusaha dan pekerja akan sering terjadi. Hal ini terlihat jelas 4 tahun belakangan.

"Kalau kondisi begini, kita (pengusaha) akan terus berkonflik dengan mereka (pekerja). Selama 4 tahun ini kita sudah rasakan," ujarnya.(dtf/ r)

Simak berita lainnya di Harian Umum Sinar Indonesia Baru (SIB). Atau akses melalui http://epaper.hariansib.co/ yang di up-date setiap hari pukul 13.00 WIB.

SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru