Pengamat: DPR 2014-2019 Perlu Wujudkan Konsolidasi Perbankan

Jakarta (SIB)- DPR-RI periode 2014-2019 perlu mendukung dan mengawal konsolidasi perbankan guna menopang perekonomian nasional, salah satu bentuk dukungan bisa dilakukan dengan memasukkan pasal-pasal mengenai Arsitektur Perbankan Indonesia dalam amandemen UU Perbankan.

"UU Perbankan perlu direvisi dengan memasukkan pasal-pasal mengenai Arsitektur Perbankan Indonesia agar konsolidasi perbankan bisa berjalan," kata pengamat Ekonomi Hendri Saparini kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan saat ini kita  masih memiliki Arsitektur Perbankan yang harus dituntaskan. Arsitektur Perbankan Indonesia dapat masuk ke dalam undang-undang perbankan, namun (arsitektur perbankan) tak perlu berdiri sendiri menjadi undang-undang.

Dia berharap seluruh anggota dewan yang terpilih dalam pemilihan legislatif bisa mendukung program konsolidasi perbankan. DPR perlu memiliki pemahaman yang sama terhadap isu strategis ini agar konsolidasi perbankan terealisir.

Menurutnya, esensi konsolidasi perbankan adalah agar struktur permodalan perbankan nasional kuat dan masing-masing bank bisa fokus ke lini bisnis utama mereka.

"Idealnya, enam puluh persen kredit perbankan nasional bisa disalurkan ke sektor riil atau sektor produktif untuk mendukung perekonomian nasional. Jadi, sebaiknya undang-undang perbankan segera diubah agar perbankan kita lebih tertata," ujar dia.

Menurut Enny, konsep Arsitektur Perbankan Indonesia harus dimasukkan dalam amandemen undang-undang perbankan.

"Revisi diperlukan untuk memperkuat perbankan kita agar siap menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean. Jangan sampai bank kita rapuh dan kalah bersaing," tegas dia. (Ant/d)

Simak berita lainnya di Harian Umum Sinar Indonesia Baru (SIB). Atau akses melalui http://epaper.hariansib.co/ yang di up-date setiap hari pukul 13.00 WIB.