SBY: Kalau APBN Rp 2.000 T Bocor 1% saja, Nilainya Mencapai Triliunan

Jakarta (SIB)- Tahun ini, nilai belanja dalam APBN mencapai Rp 1.842 triliun, atau nyaris Rp 2.000 triliun. Tak boleh ada kebocoran sedikit pun dari anggaran ini, karena bocor 1% saja nilainya sudah triliunan rupiah.

"Kalau APBN Rp 2.000 triliun, ada kebocoran 1% saja itu sudah jadi triliunan rupiah. Kalau kebocoran penyimpangan, bahkan korupsi itu 10%, maka jumlahnya sudah Rp 200 triliun. Karena itu tugas dan tantangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kita semua akan semakin besar di masa depan," tutur Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat pidato di acara penandatanganan komitmen bersama peningkatan akuntabilitas keuangan dengan para menteri di kantor pusat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (22/1/2014).Pada kesempatan itu SBY mengatakan, dengan ekonomi yang makin tumbuh di masa depan dan pendapatan negara yang terus meningkat, maka nilai APBN dan APBD kita terus meningkat.

"Tapi di sisi lain, mari kita awasi uang negara itu. Satu rupiah pun dapat dipertanggungjawabkan, tidak ada penyimpangan dan semuanya digunakan untuk kemakmuran rakyat," ujar SBY.

Pemimpin pemerintahan ini mengatakan, saat ini korupsi menjadi isu yang terus diperhatikan publik. SBY menegaskan, tidak ada orang yang kebal atau tidak tersentuh tangan-tangan hukum.

"Makin banyak yang ditangkap hukum, makin menunjukkan bahwa negara serius, negara bersungguh-sungguh untuk membuat sistem ini makin baik. Memang harganya mahal sekali, biayanya tinggi, efek pemberantasan korupsi sekarang ini di antara lain ada keragu-raguan dari sejumlah pejabat misalnya menandatangani proyek-proyek yang menggunakan anggaran, mengambil keputusan yang berkaitan dengan keuangan dan lain-lain," tutur SBY.

"Rakyat ingin korupsi kita berantas, tapi jangan sampai jalannya pemerintah pusat dan daerah terganggu ketakutan menggunakan anggaran," cetus SBY.
Pemerintah terus melakukan pembenahan tata kelola keuangan negara, termasuk salah satunya dengan menutup rekening-rekening liar di kementerian/lembaga (K/L). Sudah ada 9.294 rekening liar yang ditutup.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, sejak 2007, dirinya sudah mengirimkan instruksi khusus kepada Menteri Keuangan saat itu untuk menertibkan rekening-rekening liar di pemerintah yang tidak sah. karena rekening ini berpotensi sebagai alat penyimpangan aset dan uang negara.

"Data dari Kemenkeu yang ditertibkan dulu telah ditertibkan 46.586 rekening. Setelah dicek, dipelajari dan dinilai, maka 9.294 rekening ditutup. Kemudian saldo diserahkan pada kas negara berjumlah Rp 7.178 miliar, dan US$ 11,8 juta, yang kalau kita jumlahkan setara dengan Rp 8 triliun," tutur SBY saat pidato di acara penandatanganan komitmen bersama peningkatan akuntabilitas keuangan dengan para menteri di kantor pusat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu .

Pada kesempatan itu, SBY juga memberikan pujian kepada BPK yang telah berinisiatif memperkenalkan sistem audit secara elektronik atau online, sehingga pengawasan keuangan negara bisa lebih maksimal.(dtf/w)