Jumlah Uang Tunai Beredar di Indonesia Rp500 T

Jakarta (SIB) - Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Kerja sama ini direalisasikan melalui Memorandum of Understanding (MoU) antara BI dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, serta Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

"Pemerintah pusat dan daerah Indonesia termasuk provinsi, kabupaten, kota, dan pemda DKI hari ini bersama-sama menandatangani MoU bersama menkeu," ujar Gubernur BI Agus Martowardojo saat acara Gerakan Nasional Non Tunai, di Mangga Dua, Jakarta, Kamis (14/8).

Agus mengatakan, pemilihan Mangga Dua sebagai tempat sosialisasi gerakan pembayaran non tunai karena merepresentasikan pusat transaksi keuangan di Jakarta.

Pencanangan dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pelaku bisnis, dan lembaga-lembaga pemerintah untuk menggunakan sarana pembayaran non tunai dalam melakukan transaksi keuangan.

"GNNT ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen non tunai sehingga berangsur-angsur terbentuk suatu komunitas atau masyarakat yang lebih menggunakan instrumen non tunai," jelas dia.

Dibandingkan negara-negara ASEAN, Agus menyebutkan, penggunaan transaksi pembayaran berbasis elektronik di Indonesia relatif rendah. Masih terdapat potensi yang cukup besar.

"BI bersama perbankan sebagai pemain utama dalam penyediaan layanan sistem pembayaran kepada masyarakat perlu memiliki visi yang sama dan komitmen yang kuat untuk mendorong penggunaan transaksi non tunai oleh masyarakat," kata Agus.

Rp 500 Triliun
Sementara itu, uang tunai yang beredar di Indonesia Rp 500 triliun dan bisa diefisiensi.

Gubernur BI mengatakan, penggunaan alat pembayaran non tunai di Indonesia perlu didorong. Di sektor ritel, jumlah transaksi mencapai Rp 7.500 triliun per tahun. Dari jumlah itu 31% dibayar secara non tunai.

"Dibanding ASEAN yang lain sebetulnya di atas 50% dibayar secara non tunai," ujar Agus Marto.

Selain untuk transaksi ritel, Agus Marto juga ingin agar pembayaran pada kementerian juga dilakukan secara non tunai.

"Kita merasa kalau ada uang Rp 500 triliun secara tunai bisa secara non tunai, kalau dibayar non tunai bisa membuat ekonomi kita lebih efisien. Pemda, kegiatan usaha bisa lebih transparan dan akuntabel, aman dan nyaman, bisa membuat tabungan bisa menjadi lebih besar ekonomi kita," jelas Agus Marto.

Dari pemerintah, acara gerakan non tunai ini diwakili oleh Menko Perekonomian Chairul Tanjung, dan juga ada perwakilan dari pemerintah daerah, seperti Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuk Tjahaja Purnama (Ahok), dan Ketua Asosiasi Pemerintah Daerah Syahrul Yasin Limpo. (detikfinance/f)