Aripay Tambunan Nilai Satgas Pangan Sumut Gagal Kendalikan Lonjakan Harga Cabai Merah

Medan(harianSIB.com)

Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Dr H Aripay Tambunan MM, menilai Satgas Pangan Sumut gagal dalam mengendalikan lonjakan harga cabai merah yang kini mencapai Rp50.000 hingga Rp70.000 per kilogram di sejumlah pasar. Kondisi ini, menurutnya, telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

"Tingginya harga cabai merah saat ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan distribusi oleh instansi terkait, padahal produksi daerah sebenarnya mencukupi," ujar Aripay kepada wartawan, Rabu (22/10/2025) di Gedung DPRD Sumut.

Politisi Partai Gerindra itu mengungkapkan, salah satu penyebab inflasi di Sumut adalah tidak terkendalinya aliran komoditas strategis seperti cabai merah. Ia menyoroti fenomena di mana hasil produksi lokal justru dijual ke luar daerah, sehingga pasokan dalam provinsi berkurang dan harga melonjak.

"Kalau produksi kita cukup, mengapa harga tetap tinggi? Ini bukan semata soal panen, tapi soal distribusi dan siapa yang mengendalikan pasar. Di sinilah seharusnya Satgas Pangan hadir," tegasnya.

Baca Juga:

• Wagub Sumut Yakin Masinton Pasaribu Mampu Wujudkan Pembangunan Ekslator di Makam Papan Tinggi Barus

Aripay menilai tata kelola distribusi pangan di Sumut masih lemah, terutama karena minimnya intervensi pemerintah dalam mengatur rantai pasok. Tak jarang, katanya, komoditas dari petani justru dibawa keluar daerah dan kembali masuk ke Sumut dengan harga yang jauh lebih mahal.

"Skema distribusi yang tidak terkendali membuat masyarakat terus jadi korban harga mahal," ujarnya seraya menyoroti absennya perlindungan terhadap petani, seperti asuransi pertanian.

Menurutnya, saat harga anjlok atau gagal panen terjadi, petani tidak memiliki jaring pengaman memadai, sementara pemerintah cenderung lamban merespons.

"Harus ada mekanisme proteksi bagi petani. Kalau tidak ada asuransi, siapa yang melindungi mereka saat gagal panen atau harga jatuh? Pemerintah tidak boleh lepas tangan," tegasnya lagi.

Dalam konteks kebijakan ketahanan pangan, Aripay mendorong perlunya pembenahan menyeluruh, tidak hanya di sisi produksi, tetapi juga pada distribusi, logistik, dan pengawasan pasar. Ia meminta agar Pemerintah Provinsi Sumut bersama instansi terkait membentuk tim kerja yang fokus dan aktif menangani persoalan ini.

"Aktifkan kembali struktur seperti Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani) dan gelar operasi pasar secara berkala. Jangan hanya reaktif ketika harga sudah melonjak," tutup Aripay.(**)

Wagub Sumut Yakin Masinton Pasaribu Mampu Wujudkan Pembangunan Ekslator di Makam Papan Tinggi Barus

Polda Sumut Supervisi Satkamling di Siantar, Dorong Sinergi Tiga Pilar Keamanan

Penyidik Pidsus Kejati Sumut Terima Pengembalian Rp150 Miliar dari PT DMKR, Terkait Dugaan Korupsi Penjualan Aset PTPN

KAI Divre I Sumut Larang Masyarakat Buang atau Bakar Sampah di Rel Kereta Api

Defri Noval Pasaribu Pertanyakan Fungsi Bendungan Lau Simeme Deliserdang Berbiaya Rp1,76 Triliun

Gubernur Bobby Nasution Apresiasi Dukungan Brimob Berantas Narkoba di Sumut