DPRD Langkat Minta Pemprovsu Tindaklanjuti Jalan Tembus Alternatif Langkat-Karo

Langkat (SIB)- Anggota DPRD Langkat menyesalkan  pengerjaaan pengaspalan  jalan tembus alternatif antara dua kabupaten Langkat dan Karo  terancam gagal karena adanya pelarangan  pihak Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL)  menolak  proyek melintasi kawasan  yang diklaim   sebagai  “paru paru dunia”.

“Kita minta Pempropsu menindaklanjuti yang menjadi kendala di dua daerah saat ini. Jangan hanya karena setitik kepentingan merusak semua kepentingan publik,“ tegas  Ralin Sinulingga menjawab konfirmasi wartawan SIB, Minggu ( 12/1).

Apapun alasan, bila memang menyangkut kepentingan publik, lanjut Fraksi PDIP itu seyogianya pemerintah mengambil kebijakan yang dapat menyahuti aspirasi orang banyak.  “Bukan berarti  kita  tidak peduli lingkungan.  Kan ada Polhut disuruh saja mengawasi kalau takut ada  perambahan hutan,”  jelas Sinulingga lagi.

Kalau Ada Kecurangan BPKP Turun
Sementara menyinggung proyek-proyek pengaspalan  dan drainase  Dinas Bina Marga sepanjang 5,2   Km   di Jalan Namu Ukur – Batas Karo    Desa Telagah,  Kec Sei Bingai, Langkat senilai Rp 13 M amburadul, terutama pembuatan drainase   diberitakan koran dan SIB Online . Ralin mengaku  kaget karena ia melihat sejak dua hari ini  ada pengerjaan susulan dilokasi proyek.

“Memang saya melihat sejak dua hari ini ada pengerjaan di kawasan Desa Telagah. Mungkin pemeliharaan,” ujarnya. Saat ditanya dari awal telah rusak, dirinya meminta pihak Bina Marga dan pelaksanaan proyek agar bertanggungjawab untuk memperbaikinya.

“Jangan dibilangpun kalau memang banyak kecurangan di lapangan Tim investigasi BPKP pasti turun mengecek adanya kerugian negaranya,” beber Ralin menjawab wartawan terkait  pembuatan saluran drainase yang amburadul dan  nyaris tidak terlihat bahu jalan  sehingga mengesankan proyek asal jadi itu.

Sebelumnya  Kepala UPT Dinas Bina Marga Langkat-Binjai Ir A Lubis yang dikonfirmasi terkait proyek peningkatan struktur jalan Namu Ukur batas Karo  amburadul melalui stafnya E Hutapea, mengakui minimnya kualitas pembuatan saluran drainase  dipengaruhi curah hujan  yang tidak mendukung dilokasi. Dia mengatakan akan  mengerjakan kembali.

Diakuinya proyek  dikerjakan PT BMA yang diadendum  menyusul penolakan proyek TNGL dari  5,2 Km menjadi lebih kurang  4,1 Km.  Dari total  anggaran  Rp 13 miliar  lebih   menjadi  Rp 11 miliar lebih.  (B-2/ r)