Kapolri Minta Kapolda Perintahkan Bhabinkamtibmas Awasi Penyaluran Dana Desa

Medan (SIB)- Kapolri Jenderal Pol HM Tito Karnavian MA PhD mengatensi pengawasan penyaluran dana desa, agar tidak terjadi kebocoran seperti yang sering terjadi ini hingga mengakibatkan dana tersebut tidak tersalur. Hal itu disebutkan Kapolri dalam kegiatan video conference (Vidcon) bersama Kapoldasu Irjen Pol Drs Paulus Waterpau dan Gubernur Sumut HT Erry Nuradi beserta jajaran di Ruang Vidcon Mapoldasu, Jumat (20/10).

Diketahui, Vidcon mengenai pembahasan program penggunaan dana desa itu dilakukan Kapolri didampingi pihak Kemendes dan Kemendagri, terkait penandatanganan MoU antar Kemendes PDTT, Kemendagri dan Polri tentang pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa.

Kegiatan itu bertujuan untuk pemanfaatan dana negara pembangunan desa, pemerataan pembangunan di desa, serta kesejahteraan masyarakat di desa. Turut hadir dalam Vidcon itu, Wakapoldasu Brigjen Pol Agus Andrianto SH,  Para Pejabat Utama Poldasu, Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumut Aspan Sofyan, serta para Kapolres/Tabes sejajaran melaksanakan.

Selain mengucapkan terima kasih kepada seluruh Kapolda yang mengikuti Vidcon bersama para gubernur di daerah masing-masing, Kapolri juga menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah kepada desa tertinggal, serta melibatkan Polri untuk mengambil andil memperbaiki pembangunan desa. Diakui, ke depan Polri akan ikut berpartisipasi melalui Bhabinkamtibmas yang sudah langsung bersentuhan dengan masyarakat.

"Hal-hal yang harus diluruskan yaitu mengenai penyaluran dana dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa, tapi dananya tidak sampai kepada masyarakat desa. Banyak dana yang harusnya tidak ada malah diadakan dan sebaliknya," ujarnya.

Disebutkan, hal yang perlu menjadi perhatian Kemendagri dan Kemendes yaitu kebocoran yang sering terjadi selama ini, sehingga dana itu tak tersalur. Dipastikan, dalam pelaksanaannya nanti Polri tidak hanya melibatkan Bhabinkamtibmas, tapi juga seluruh jajarannya dari tingkat Polda hingga Polsek. Sehingga ke depan, Polda dan jajarannya segera memikirkan ide-ide untuk membantu pembangunan desa tertinggal.

Selanjutnya, Kapolri meminta para Kapolda memerintahkan Bhabinkamtibmas daerah untuk dapat mengawasi penyaluran dana,  kamudian mengamankan pembangunan yang ada di desa agar tak terjadi konflik ke depannya, serta memberikan penjelasan kepada masyarat agar tak ada konflik dan hal anarkis di desa, mengawasi keterbukaan dana desa kepada publik, serta menyampaikan kepada masyarakat tentang penggunaan dana desa yang sudah diberikan.
Kapolri juga meminta para Kapolda membaca MoU dan membicarakannya dengan instansi terkait, serta mengambil inisiatif untuk menghindari terjadinya pemotongan pemotongan. Kapolda juga diharapkan memerintahkan para Kapolres segera kumpulkan Bhabinkamtibmas, untuk memberikan penjelasan mengenai apa saja hal yang boleh dikerjakan atau tidak terkait dana pembangunan desa.

"Nanti, 2 bulan lagi saya akan adakan kembali Vidcon terkait masalah ini. Untuk tingkat Polda, petugas harian diawasi Dir Binmas, dan tingkat Polres diawasi Kasat Binmas. Kegiatan di laporkan secara bertahap dari tingkat Polsek, Polres, dan Polda. Nantinya, Kapolda akan melaporkan ke Kakor Binmas untuk tingkat Mabes Polri," jelasnya.

Ditegaskan, hal ini merupakan sebuah amanah untuk Polri dalam berkontribusi dalam penggunaan Dana Desa. Ia juga berharap hal ini dapat berjalan dengan baik dan tidak mempermalukan institusi Polri. Kapolri juga mengaku, dirinya menjanjikan akan memberikan penghargaan bagi personil Bhabinkamtibmas yang berperan aktif menjalankan program ini.

"Penghargaan itu tidak hanya bagi Bhabin saja, tetapi juga kepada para Kapolsek, Kapolres dan Kapolda yang aktif akan mendapatkan penghargaan. Sebaliknya, bila ditemukan ada oknum Polri yang ikut menyalah gunakan Dana Desa, akan saya berikan hukuman," tegasnya. (A15/d)