Ketua FPDIP DPRDSU Desak Gubernur Evaluasi Kinerja OPD

Ketua F-PDI Perjuangan DPRD Sumut Mangapul Purba mendesak Gubernur Sumut H Edy Rahmayadi untuk segera mengevaluasi kinerja OPD (Organisasi Perangkat Daerah), guna merealisasikan target "Sumut Bermartabat" sehingga kinerja Gubernur pada 2020 lebih baik dari tahun 2019.

"Gubernur harus secepatnya mengevaluasi seluruh kinerjanya bersama OPD dan segera menyusun rencana kerja yang terukur dengan manajemen yang profesional dan terbuka. Semua ini demi kepentingan rakyat Sumatera Utara," ujarnya kepada wartawan, Senin (20/1) di DPRD Sumut.

Berdasarkan hasil laporan komisi-komisi di legislatif, ujar Mangapul, lemahnya kinerja pemerintahan Edy Rahmayadi hampir terjadi di semua bidang, seperti di sektor pendidikan. Sumut belum bisa keluar dari masalah yang membelit dunia pendidikan, seperti masalah KIP (Kartu Indonesia Pintar) yang tidak tepat sasaran, gedung-gedung sekolah rusak dan lain-lain. Semua masih stagnan dalam penyelesaiannya.

"Begitu juga masalah kesehatan, Pemprov Sumut juga belum punya strategi dalam menyelesaikannya. Masih saja kita dengar ada rumah sakit yang menolak pasien dengan alasan macam-macam terutama pasien BPJS," ujar Mangapul.

Dalam persoalan infrastruktur, Gubernur juga dianggap tidak mampu mendorong pemerintah pusat agar merealisasikan jalan tol Medan-Berastagi padahal infrastruktur tersebut sudah sangat mendesak.

Di sektor BUMD, tandas anggota Komisi D ini, Pemprov Sumut juga telah gagal dalam melakukan perbaikan manajemen yang sehat. Terbukti banyak perusahaan daerah yang sakit dan rugi, sehingga tiap tahun disuntik penambahan modal dari APBD Sumut.

"Yang paling parah, banyak aset BUMD yang tidak jelas dan sampai sekarang pihak Pemprov Sumut belum mampu memberikan data pasti aset milik BUMD di Sumut," tegas Mangapul seraya menambahkan, banyak aset yang telah dilepas dan dikuasai pihak ketiga yang tersebar di sejumlah daerah.

Selain itu, tandas anggota dewan Dapil Simalungun ini, Pemprov Sumut juga dianggap gagal menanggulangi masalah virus kolera babi, sehingga ribuan ekor ternak babi di daerah ini bermatian, tanpa ada selesai menangkalnya.

"Dengan mengacu kepada beberapa contoh tersebut, F PDI Perjuangan melihat Gubernur belum memiliki perencanaan dan parameter yang jelas dalam menjalankan roda pemerintahan di Sumut," tegasnya.

Penilaian yang disampaikan Mangapul, merupakan pengejawantahan sikap politik untuk memberikan masukan serta motivasi dalam mendukung upaya-upaya membangun Sumut ke arah yang lebih baik menuju Sumut Bermartabat.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat yang berkepentingan untuk kemajuan Sumut untuk terus menilai dan memberikan kritik yang bersifat konstruktif demi kemajuan masyarakat Sumut," ujarnya.

Sementara itu, terkait desakan DPRDSU tersebut Gubernur Edy Rahmayadi mengatakan, seharusnya memang ada evaluasi. "Untuk perbaikan ke depan memang, kita perlu evaluasi OPD. Juga dalam waktu dekat ini atau bulan depan, kita akan melakukan open bidding untuk mengisi kekosongan sejumlah OPD eselon II. Maka yang terbaik, kita bisa bersama-sama membangun Provinsi Sumut yang bermartabat," katanya saat diwawancarai di halaman Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Medan, Selasa (21/1).

Dia mengatakan, semua program kerja memang dilakukan dan disusun dengan terukur. Juga dengan manajemen yang profesional dan terbuka demi kepentingan rakyat Sumut. Ada 9 pejabat eselon II yang masih lowong di lingkungan Pemprov Sumut, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof Dr Muhammad Ildrem. "Segera kita open bidding untuk mengisi kekosongan itu secara terbuka. Sehingga target menjadikan Provinsi Sumut yang bermartabat bisa kita tuntaskan," ujarnya.

Sementara sejumlah kekurangan yang ada di sektor pendidikan, lanjut dia, mudah-mudahan bisa dituntaskan tahun ini. "Sebab sejumlah persoalan di pendidikan ini sudah berlarut-larut terjadi sejak dulu, baik itu masalah gedung sekolah dan KIP. Mudah-mudahan tahun ini dapat kita selesaikan," ujarnya.

Begitu juga masalah kesehatan, mudah-mudahan Pemprov Sumut juga bisa menyelesaikannya. Termasuk masalah rumah sakit yang menolak pasien BPJS. "Ini juga sedang saya jembatani, termasuk masalah BPJS dan rumah sakit. Sebab rumah sakit butuh dana untuk membayar obat, gaji karyawan dan dokternya. Inilah yang sedang kita cari solusinya," jelasnya.

Terkait realisasi jalan tol Medan-Berastagi yang sangat mendesak, menurut Gubernur, bukan jalan tol yang mendesak melainkan jalan layang. "Ya....Medan-Berastagi itu jalan layang. Karena jalan Tol costnya lebih tinggi. Karena medannya antara kota Medan ke Berastagi itu terputus-putus. Rencananya pembangunan jalan layang ini sedang proses," jelasnya.

Di sektor BUMD, Gubernur meminta dewan dan wartawan untuk bersama menyehatkan BUMD Sumut. "Sebab dari dulu-dulunya BUMD Sumut ini tidak sehat-sehat," ujarnya.

Sementara soal anggapan Pemprov Sumut gagal menanggulangi masalah virus kolera babi di Sumut, Edy membantah. Sebab untuk jenis wabah hog cholera maupun Afrika Swine Fever (ASF), seperti yang disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP), Azhar Harahap sebelumnya, belum ada obat maupun vaksin yang dapat mengatasinya. Wabah tersebut sudah terdapat di sembilan negara. "Jadi Indonesia adalah negara ke sepuluh yang mendapat penyakit seperti ini," katanya.

Meski sampai sekarang belum ditemukan obat virus ASF, kata dia, Pemprov Sumut lewat TRC terus melakukan langkah pencegahan, antara lain dengan biosekuriti kandang babi (pembersihan dan penyemprotan disinfektan) agar babi yang sehat tidak terjangkit virus ASF. Selain itu, langkah penanganan sementara dilakukan dengan pengetatan lalu lintas babi (antardesa, kecamatan dan antarkabupaten/kota dan provinsi), termasuk melarang pengiriman babi dari dan keluar Sumut.

Langkah-langkah penanganan ini, lanjutnya, berhasil mencegah lebih banyak lagi babi yang mati karena virus ASF. Per hari, rata-rata babi yang mati hanya 302 ekor, di mana jumlah ini yang paling sedikit dari sejarah virus ASF yang menyerang babi di beberapa negara.

Hingga saat ini, kata dia, jumlah babi yang mati karena virus ASF di Sumut sekitar 39.000 ekor (yang tercatat berdasarkan laporan) atau paling banyak 42.000 ekor (yang tidak masuk dalam data laporan). Berdasarkan data itu, hanya 3,6% jumlah babi mati dari populasi babi di Sumut. "Kita yang paling sedikit (jumlah babi mati karena ASF dibandingkan negara-negara lainnya). Bahkan karena keberhasilan kita ini, kita juga diapresiasi Kementerian Pertanian," pungkasnya.

Mengenai virus babi, lanjut dia, secara akademis memang babi itu harus dimusnahkan. Tapi tidak semudah membalikkan tangan untuk membasmi hama ini. "Karena rakyat Sumut, khususnya di wilayah Tapanuli misalnya, dia contohkan punya babi 4 ekor. Itu dibesarkannya, satu ekor untuk membayar uang sekolah, satu ekor untuk hari besar keagamaan, satu ekor untuk tabungan dan lainnya. Kalau itu kita basmi, bagaimana ini?" katanya.

Makanya, lanjut dia, dirinya tak mau mengeluarkan statemen untuk pemusnahan babi ini. "Kurang lebih ada 2 juta ekor babi di Sumut. Kalau ini kita basmi, jika dikalikan Rp 2 juta saja per ekor, sudah Rp 4 triliun harus kita siapkan uangnya. Karena itu saya tak mau mengeluarkan statemen pemusnahan itu," katanya lagi.

Gubernur juga mengatakan, pihaknya sudah memiliki perencanaan dan parameter yang jelas dalam menjalankan roda pemerintahan di Sumut. "Kalau ku jelaskan di sini panjang sekali nanti. Lagian, itu sudah berulang-ulang saya jelaskan, seharusnya kalian sudah paham," katanya mengakhiri. (M03/M11/q)