Jakarta (SIB)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan besarnya anggaran pertahanan yang dialokasikan tahun ini. Jokowi mengingatkan prinsip kehati-hatian dalam menggunakan anggaran untuk belanja negara.
Tahun 2020, Kementerian Pertahanan (Kemhan) mendapatkan anggaran Rp 127 triliun. Anggaran ini merupakan pos terbesar yang diberikan dalam APBN.
"Perlu saya informasikan kementerian pertahanan mendapatkan alokasi APBN terbesar sejak 2016 sampai sekarang. Tahun 2020 sekitar Rp127 triliun. Hati-hati penggunaan ini," kata Jokowi dalam rapat pimpinan Kemhan-TNI-Polri di Lapangan Bhinneka Tunggal Ika, Jl Medan Merdeka Barat, Kamis (23/1).
Jokowi meyakini Menhan Prabowo Subianto dan jajaran bisa mengelola anggaran ini. Jokowi meminta jangan sampai anggaran dikorupsi.
"Tapi saya yakin Pak Menhan ini kalau urusan anggaran detail, berkali-kali dengan saya hampir hafal di luar kepala. Ini Pak di sini Pak, aman urusan 127 T ini," kata Jokowi.
"Harus efisien, bersih, tak boleh ada mark up-mark up lagi dan yang paling penting mendukung industri dalam negeri kita," imbuhnya.
Spektrum Pertahanan
Dalam rapat itu, Jokowi memerintahkan TNI dan Polri bersinergi menjaga kedaulatan negara. TNI-Polri juga diminta mengatasi berbagai spektrum pertahanan.
"Yang paling penting, kita harus mampu atasi semua spektrum pertahanan, mulai dari konflik internal, perang asimetrik, gerilya, perang proxy maupun perang hybrid, yang menggabungkan strategi militer non militer, konvensional dan non konvesional," kata Jokowi.
Acara ini dihadiri Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Idham Azis beserta jajarannya. Jokowi menyebut tantangan ke depan yang harus dilalui semakin berat.
"Ke depan tantangan kita semakin berat. Tantangan besar pertama adalah semakin luasnya spektrum konflik di berbagai belahan dunia," ujar Jokowi.
Dalam rapim tahun ini, Jokowi menekankan isu kedaulatan negara. Ia menegaskan tidak ada yang bisa menawar kedaulatan NKRI.
"Satu isu utama, yang paling penting dalam pertahanan negara adalah kedaulatan. Sudah berkali-kali saya sampaikan, saya tegaskan bahwa kedaulatan itu harga mati. Kedaulatan itu tidak bisa dinegosiasikan, tidak ada tawar menawar," kata Jokowi.
Perpanjang Pensiun
Presiden Jokowi juga meminta dibuat rencana strategis untuk kesejahteraan prajurit. Jokowi memuji para prajurit yang bertugas di lokasi tersulit.
"Saya minta juga supaya renstra untuk kesejahteraan prajurit, baik yang berkaitan dengan perumahan, dengan kesehatan, dengan tunjangan kinerja, dan saya sangat mengapresiasi untuk prajurit-prajurit kita yang bertugas di lokasi-lokasi tersulit," ujar Jokowi.
Jokowi mencontohkan adanya TNI yang bertugas di Natuna, yang merupakan wilayah terluar RI. Jokowi juga berjanji bahwa pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan prajurit dan pensiunan.
"Pemerintah terus berusaha meningkatkan SDM serta kesejahteraan prajurit dan pensiunan TNI," ujar Jokowi.
Jokowi kembali mengingatkan akan merevisi UU TNI. Ini dimaksudkan untuk pengisian jabatan dan untuk perpanjangan batas usia pensiun prajurit TNI.
"Kita akan merevisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, antara lain yang berkaitan dengan urusan pensiun bagi perwira bintara dan tamtama yang selama ini usia pensiun 53 tahun akan kita usulkan untuk diubah menjadi 58 tahun," ucapnya.
Rencana Jokowi memperpanjang batas usia pensiun prajurit TNI setingkat Tamtama dan Bintara menjadi 58 tahun itu sebelumnya disampaikan di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (29/1).
"Saya sudah perintahkan Menkum HAM dan Panglima TNI untuk merevisi pensiun Tamtama dan Bintara yang sekarang 53 tahun ke 58 tahun," ucap Jokowi.
Dia beralasan kebijakannya itu dicetuskan karena prajurit TNI yang berusia 53 masih banyak yang produktif.
"Kalau umur 53 tahun kan masih segar-segarnya, masih produktif-produktifnya, sudah dipensiun, Polri kan 58 tahun," kata Jokowi.
Diplomasi Pertahanan
Terkait kunjungan kerja Prabowo Subianto ke luar negeri, Jokowi menyebut Prabowo melakukan diplomasi pertahanan.
"Jadi kalau ada yang mempertanyakan, Pak Menhan pergi ke sebuah negara, itu adalah dalam rangka diplomasi pertahanan, bukan sekadar lain-lain," ujar Jokowi.
Prabowo diketahui sudah mengunjungi sejumlah negara usai menjabat sebagai Menhan. Terakhir, Prabowo berkunjung ke Prancis.
"Kalau ada yang bertanya itu belum mengerti urusan diplomasi pertahanan. Meskipun saya tahu, dalam rangka melihat alutsista yang ingin kita beli, bagus atau tidak bagus, bisa digunakan atau tidak bisa digunakan, semuanya dicek," kata Jokowi.
Bukannya tanpa sebab Prabowo ke luar negeri. Jokowi sudah memberikan persetujuan.
"Itu sudah kita diskusikan dengan Pak Menhan, tidak sekali dua kali. Banyak nih yang nggak tahu," ujar Jokowi.
Pameran Alutsista
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi beserta sejumlah menteri menyambangi pameran alutsista di Kemhan. Jokowi mengecek sejumlah kendaraan dan senjata perang buatan dalam negeri.
Jokowi didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Polhukam Mahfud MD, Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan sejumlah pejabat lainnya.
Jokowi pun menyambangi sejumlah stan yang ada di pameran tersebut. Jokowi tampak berdiri cukup lama saat tiba di pameran kendaraan tempur jenis Terrain Assault Vehicle dengan nomor seri P6Atav V3.
Selain kendaraan tempur, Jokowi bersama menteri lainnya juga sempat menghampiri sejumlah senjata laras panjang buatan Pindad. Jokowi kemudian bergerak ke salah satu stan yang memamerkan pesawat drone KX0004 buatan perusahaan BUMN Indonesia Aerospace.
Jokowi juga melihat salah satu stan yang memamerkan bom udara standar Rusia buatan Indonesia. Kemudian Jokowi terlihat mencoba salah satu produk jaket warna abu-abu J-Forces buatan perusahaan dalam negeri. (detikcom/f)
