Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Kamis, 16 April 2026
LIVE

Direksi TVRI Ungkap Sederet Pemicu Disharmoni dengan Dewas

Redaksi - Selasa, 28 Januari 2020 10:32 WIB
239 view
Direksi TVRI Ungkap Sederet Pemicu Disharmoni dengan Dewas
news.detik.com
Direktur Program dan Berita TVRI Apni Jaya Putra.
Jakarta (SIB)
Direksi TVRI mengungkapkan sejumlah pemicu hubungan disharmoni dengan Dewan Pengawas (Dewas) TVRI.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Program dan Berita TVRI Apni Jaya Putra dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/1). Setidaknya ada empat isu pemicu hubungan disharmoni antara Direksi dan Dewas TVRI.

"Kronologis hubungan Dewas dan Direksi, satu bahwa memang terjadi disharmoni antara Dewas dengan Direksi sejak 6 bulan jabatan Direksi. Dipicu perdebatan soal status badan layanan umum, isu SKK, penyetopan siaran berita oleh oknum karyawan, sampai surat Dirut ke Dewas yang meminta peninjauan SK Dewas Nomor 2 tahun 2018 tentang tata kerja hubungan Dewas Direksi," kata Apni.

Apni mengatakan Direksi TVRI telah bekerja sesuai dengan indikator yang ditetapkan Dewas. Namun, tetap saja penilaian Dewas terhadap Direksi hanya pada level cukup.

"Kedua, meski Direksi sudah bekerja sesuai dengan key compliment indicator yang ditetapkan oleh Dewas dan pencapaian yang dihargai oleh pihak luar TVRI secara akuntabel, kinerja Dirut dan Direksi tetap saja dinilai cukup," ujar Apni.

Apni mengatakan Direksi telah menyampaikan ke Dewas TVRI bahwa yang dapat menyelamatkan TVRI ialah rekonsiliasi. Dia pun mengatakan Direksi membantu eks Dirut TVRI Helmy Yahya menyampaikan pembelaan ke Dewas.

"Ketiga, sehari setelah surat rencana pemberhentian SPRP Dirut TVRI oleh Dewas tanggal 4 Desember 2019, Direksi sudah menyampaikan ke Dewas bahwa rekonsiliasi adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan TVRI," ucap Apni.

"Keempat selanjutnya Direksi membantu Dirut menyampaikan pembelaan, karena keputusan yang diambil Dirut dalam memimpin TVRI adalah kolektif kolegial diputuskan bersama. Sambil terus dalam posisi menunggu bilamana kami dipanggil dimintai keterangan," sambungnya.

Apni mengatakan surat pembelaan Helmy kepada Dewas TVRI sebanyak 27 halaman. Selain itu dibarengi lampiran sebanyak 1.200 halaman.

"Bapak-Ibu sekalian, kami menyampaikan surat pembelaan Dirut sekitar 27 halaman beserta lampiran kurang lebih 1.200 halaman agar Dewas dapat secara jernih untuk melihat semua fakta yang kami sampaikan," sebut Apni.

Apni menyebut kronologi maladministrasi Direksi yang disampaikan Dewas TVRI kepada Komisi I diragukan. Sebab, katanya, Dewas dinilai mengutip pendapat pribadi anggota Ombudsman RI, bukan secara kelembagaan.

"Nomor lima, bahwa temuan maladministrasi oleh Ombudsman RI seperti di dalam road atau rute kronologis pemberhentian yang disampaikan kepada Komisi I sebelumnya bukan pendapat akhir atau LHP Ombudsman RI. Dewas hanya mengutip pendapat salah satu anggota Ombudsman pada akun media sosial yang bersangkutan, Ombudsman belum mengeluarkan LHP atas laporan karyawan TVRI," tutur Apni.

"Enam, sejak menyampaikan pembelaan 17 Desember 2019 sampai dengan surat pemberhentian Dirut TVRI 16 Januari 2020 oleh Dewas, mau Dirut atau Direksi tak ada yang dimintai keterangan," imbuhnya.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari. Turut hadir jajaran Direksi TVRI antara lain Direktur Program dan Berita Apni Jaya Putra, Direktur Keuangan Isnan Rahmanto, Direktur Teknik Supriyono, Direktur Umum Tumpak Pasaribu dan Direktur Pengembangan dan Usaha Rini Padmirehatta.

Rapat ini adalah tindak lanjut dari RDP Komisi I dengan Dewas TVRI sebelumnya. RDP sebelumnya juga membahas pemberhentian Helmy Yahya.

"Bahwa Komisi I telah menerima surat Dewas TVRI, yaitu surat tanggal 17 Januari perihal penyampaian putusan TVRI tentang pemberhentian Helmy Yahya sebagai Dirut TVRI 2019-2022," ujar Abdul Kharis.

RDP ini dilakukan untuk memberikan informasi yang berimbang. Komisi I ingin mendengarkan penjelasan yang lengkap dari Direksi TVRI.

"Rapat dengar pendapat Dewan Direksi sebagai upaya untuk mendapatkan informasi yang berimbang dan komprehensif untuk itu pada hari ini Komisi I DPR RI ingin mendapatkan penjelasan Dewan Direksi TVRI mengenai masalah Direktur Utama LPP TVRI Helmy Yahya," imbuh Abdul Kharis. (detikcom/d)
SHARE:
komentar
beritaTerbaru