Jakarta (SIB),
Debat perdana Calon Presiden (Capres) RI yang berlangsung di Gedung KPU, Jakpus, Selasa malam (12/12), berlangsung menarik.
Dari perdebatan, khususnya dalam sesi Capres mengajukan pertanyaan kepada Capres lainnya, terlihat Capres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto, lebih cenderung menjadi "sasaran tembak" dari Capres Nomor Urut 1, Anies Baswedan, dan Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo.
Prabowo Subianto menyerahkan kepada rakyat yang akan memilih dalam Pilpres 2024. Dia menegaskan tak takut tak punya jabatan.
Prabowo menyampaikan itu saat menjawab pertanyaan capres nomor urut 1 Anies Baswedan, bagaimana perasaan Prabowo soal pelanggaran etika berat dalam proses putusan batas usia capres-cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK). Anies juga sebelumnya menyebut Prabowo tidak tahan oposisi.
"Jadi Mas Anies ya, memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya, jadi tim saya para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah," kata Prabowo.
Prabowo melanjutkan, masalah pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan putusan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
"Kemudian sudah ada tindakan dan tindakan itu pun masih diperdebatkan, karena yang bersangkutan masih memproses," ujarnya.
Tapi, kata Prabowo, putusan MK sudah final dan tidak dapat diubah. Karena itu dia melaksanakannya dan mendaftar sebagai pasangan capres-cawapres.
"Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies, Anda juga paham ya, sudahlah. Intinya begini, rakyat yang putuskan rakyat yang menilai, kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, tidak usah pilih kami saudara-saudara sekalian,"
"Dan saya tidak takut tidak punya jabatan Mas Anies, sorry ya, sorry ye. Mas Anies saya tidak punya apa-apa, saya sudah siap mati untuk negara ini," tuturnya.
ISU LIMA TAHUNAN
Kemudian giliran Capres Nomor Urut 3, Ganjar, juga menanyakan apakah Prabowo akan menuntaskan peristiwa pelanggaran HAM seperti kasus orang hilang pada tahun 2009. Prabowo pun menanggapi dengan pertanyaan balik, kenapa peristiwa 2009 ditanya kepada dirinya, padahal Cawapres Ganjar (Mahfud MD), yang saat ini masih menjabat Menkopolhukam yang menanganinya. Prabowo pun sempat menuding Ganjar mengajukan pertanyaan yang tendensius.
Seperti diketahui, isu pelanggaran HAM masih membayangi Prabowo setiap maju dalam kontestasi Pilpres, sehingga dianggap menjadi isu lima tahunan.
Prabowo pun sempat menyentil, "Kenapa setiap polling saya naik (sebagai Capres), selalu itu yang diungkit?" ujarnya.
TAK MUNGKIN JADI GUBERNUR
Di bagian lain, saat Anies menjawab soal pertanyaan panelis terkait penguatan sistem partai politik (parpol).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan bahwa persoalan saat ini lebih dari sekedar urusan parpol, tapi masyarakat tak percaya dengan demokrasi.
"Saya rasa lebih dari sekedar parpol, rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi. Itu jauh lebih luas dari sekedar partai politik," jawab Anies.
Anies kemudian juga menyinggung adanya pasal karet untuk mengkriminalisasi pihak yang mengkritisi pemerintah.
Saat mendapatkan jatah untuk menanggapi, Prabowo mengatakan bahwa Anies terlalu berlebihan mengritik demokrasi di Tanah Air. Ia menegaskan bahwa Anies tak mungkin terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta jika demokrasi di Indonesia buruk. Pasalnya, Anies diusung oleh Partai Gerindra yang kala itu merupakan oposisi pemerintah.
"Saya yang mengusung bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi (Joko Widodo) diktator Anda tidak mungkin jadi gubernur," kata Prabowo pada Anies.
"Saya waktu itu oposisi Mas Anies. Anda ke rumah saya. Kita oposisi, anda terpilih," ujarnya lagi.
Ketika diberi kesempatan kepada Anies untuk menanggapi jawaban Prabowo, Anies pun menanggapi balik, bahwa Prabowo tidak tahan jadi oposisi.
Seperti diketahui pada dua kali maju Pilpres sebelumnya 2019 dan 2014 melawan Jokowi, Prabowo tidak berhasil memenangkannya. Namun pada kabinet pemerintahan Jokowi 2019-2024, Presiden Jokowi memilih Prabowo manjadi Menhankam di kabinetnya.
SALING SINDIR
Sebelumnya di sesi awal, sudah mulai ada aksi saling sindir Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.
Berawal saat Prabowo menanyakan anggaran besar Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin Anies selama lima tahun, tapi tak mampu mengatasi polusi udara dalam kurun waktu kepemimpinannya.
"Tetapi selama Mas Anies memimpin, seringkali DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran Rp 80 T (triliun) Pak Anies? Sebagai Gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi," kata Prabowo.
Anies kemudian menjawab, masalah polusi Jakarta bukan disebabkan oleh produksi udara kotor dari dalam kota melainkan dari luar kota.
Ia mengatakan, daerah di pinggiran Jakarta banyak Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menyebabkan udara kotor bergeser ke tengah kota akibat gerakan angin.
"Tapi apa yang terjadi, ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor. Ada masa minggu pagi Jagakarsa sangat kotor, apa yang terjadi? Polusi udara tidak punya KTP, angin tak ada KTP-nya, angin itu bergerak dari sana sini," kata Anies.
"Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator ada polusi udara," ujarnya lagi.
Anies kemudian mengatakan, saat menjabat sebagai Gubernur DKI sudah ada beberapa program untuk mengurangi emisi dalam kota.
"Karena itu kita kerjakan dengan, satu pengendalian emisi kendaraan bermotor, uji emisi sekarang wajib. Yang kedua elektrifikasi kendaraan umum, yang ketiga konversi kendaraan umum," kata Anies.
Prabowo kemudian menyindir, jika pemerintah hanya bisa menyalahkan gerakan angin maka tak ada artinya sebuah pemerintahan.
"Ya susah kalau kita menyalahkan angin. Jadi saya bertanya, saya bertanya dengan anggaran begitu besar, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan ril dalam lima tahun mengurangi polusi juga di mana rakyat Jakarta begitu banyak mengalami sakit pernafasan," ujar Prabowo.
"Saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu," katanya lagi.
Anies lantas mengatakan, tanggapan Prabowo tidak memahami data dan hanya membayangkan ucapannya sebagai sebuah fiksi.
"Inilah bedanya yang berbicara pakai data dan berbicara pakai fiksi. Saya pakai data, jadi ketika ditunjukkan ya memang ada sumber polutan di dalam kota. Tapi, kalau sumber polutan di dalam kota, maka Pak pakai logika sederhana sekali, jumlah motor dari hari ke hari sama, maka seharusnya angka polusinya sama setiap waktu," ujar Anies.
Anies kemudian mengungkapkan, polusi udara harus ditangani dengan basis data yang jelas. Dia bahkan menawarkan Prabowo foto satelit yang menunjukkan gerak arah angin yang menjadi penyebab polusi udara di Jakarta yang semakin buruk.
"Nanti kalau perlu saya kirimkan gambar satelitnya kepada bapak supaya bapak bisa menyaksikan. Dan inilah kita ambil langkah itu pakai ilmu pengetahuan pakai data dan libatkan scientist untuk terlibat. Kalau tidak ada itu, maka enggak ada langkah yang benar," kata Anies.
VISI MISI
Sebelumnya, Anies berbicara pertama di panggung debat capres. Dia menyatakan banyak aturan ditekuk sesuai kepentingan penguasa.
"Banyak aturan ditekuk sesuai dengan kepentingan yang sedang memegang kekuasaan. Apakah ini akan diteruskan? Tidak. Ini harus diubah. Ini harus dikembalikan," kata Anies dalam penyampaian visi dan misi capres.
Anies menjelaskan, negara hukum menempatkan hukum untuk memastikan keadilan dan kebermanfaatan bagi semuanya. Penguasa harus memastikan kondisi tersebut. Dia menyebut tatanan saat ini tidak sesuai dengan prinsip hukum yang ada.
"Karena itulah kami melihat perubahan ini harus kita kembalikan. Negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan," kata Anies.
Anies ingin hukum tegak. "Dalam kenyataannya bengkok. Dia tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan dan harus berubah. Karena itu kita mendorong perubahan, mengembalikan hukum menjadi tegak kepada semuanya," ujar Anies.
Tema debat capres pertama ini adalah 'Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi'. Debat dipandu oleh dua moderator, yakni Ardianto Wijaya dan Valerina Daniel dari TVRI.
Anies juga mengungkit milenial yang menjadi calon wakil presiden. Anies mengatakan di sisi lain ada milenial yang berhadapan dengan gas air mata saat menyampaikan pendapat.
"Bila kita saksikan hari ini ada satu orang milenial bisa menjadi calon wakil presiden, tetapi ada ribuan milenial generasi Z yang peduli pada anak-anak bangsa yang peduli pada mereka yang termarjinalkan ketika mengungkapkan pendapat ketika mengkritik pemerintah dihadapi dengan kekerasan dihadapi dengan benturan dan bahkan dengan gas air mata," katanya.
Anies mengatakan kondisi itu tak boleh dilanjutkan. Dia mengatakan hal itu harus diubah.
"Apakah akan dibiarkan? Kita harus lakukan perubahan, kami perhatikan ini sebagai hal mendasar," ucapnya.
BERANTAS KORUPSI
Sementara itu, Prabowo menyampaikan visi-misinya dalam debat perdana. Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka bertekad menegakkan hukum.
"Saudara-saudara sekalian, Prabowo-Gibran kita akan perbaiki yang harus diperbaiki. Kita akan tegakkan apa yang perlu ditegakkan," kata Prabowo.
Di hadapan hadirin dan pasangan lainnya, Prabowo mengatakan bertekad memberantas korupsi.
"Kita bertekad memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Memberantas korupsi sampai akar-akarnya," ujarnya.
Prabowo menyadari bahwa program setiap pasangan calon tentunya baik, mempunyai tujuan yang baik pula. Oleh sebab itu Prabowo mengajak tetap melakukan persatuan demi masyarakat.
"Mari kita berbuat kebaikan demi rakyat kita, kita butuh persatuan dan kesatuan," imbuhnya.
SALING BERSALAMAN: Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan (kedua kanan) dan Muhaimin Iskandar (kanan) bersama pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto (kiri) dan Gibran Rakabuming Raka (ketiga kiri) serta pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo (ketiga kanan) dan MahfudMD (kedua kiri) saling bersalaman sebelum debat perdana Capres dan Cawapres 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/12). (Foto : Antara/Galih Pradipta)
TAK PERLU SALING HINA
Prabowo mengajak semua pihak untuk menjaga atmosfer kondusif di momen pesta demokrasi ini. Prabowo mengimbau untuk menghindari sikap saling caci.
"Kita tidak perlu saling menghasut, saling mencela, saling menghina," kata Prabowo.
Prabowo menjelaskan, semua program yang dia usung baik dan keinginannya juga baik untuk negara ini. Semua yang berlaga di Pemilu 2024 juga punya niat baik. Dalam kondisi ini, semua pihak perlu mengutamakan persatuan dan kesatuan.
"Demi rakyat kita yang kita cintai, kita butuh kesejukan, ketenangan, kerukunan," kata Prabowo yang berkemeja biru ini.
Ketua Umum Partai Gerindra ini menekankan bahwa Indonesia adalah negara majemuk. Keragaman ini perlu dijaga agar selalu rukun.
"Kita negara majemuk, kita negara ratusan kelompok etnis berbagai agama besar, pemimpin harus sejuk, pemimpin harus dewasa," kata Prabowo.
Prabowo juga mengatakan, republik harus didasarkan hukum dan kedaulatan rakyat.
"Kita sadar dan saya sadar sejak muda saya telah mengangkat sumpah untuk membela Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 di situ pendiri-pendiri bangsa kita mendirikan sebuah republik, republik itu harus didasarkan atas hukum dan kedaulatan rakyat," kata Prabowo.
Prabowo mengatakan dirinya telah memperjuangkan semua itu selama ini. Bahkan dia rela mempertaruhkan nyawanya untuk membela demokrasi hingga HAM.
"Itu lah perjuangan saya selama ini. dan saya pertaruhkan nyawa saya, jiwa saya untuk membela demokrasi, hukum dan HAM," ujarnya.
Lebih lanjut, Indonesia masih beruntung karena masih dalam kondisi damai di tengah kondisi dunia yang banyak terdapat konflik.
"Kita paham, mengerti, masih banyak kekurangan tetapi kita harus bersyukur di tengah dunia penuh tantangan dan ketidakpastian di mana terjadi perang di mana-mana, di mana negara-negara begitu banyak yang terjadi perang saudara, kerusuhan, Indonesia masih aman, Indonesia masih damai, Indonesia masih terkendali," ujarnya.
"Harga-harga masih terkendali, ekonomi rakyat masih aman, karena kepemimpinan, karena manajemen negara yang berhasil," katanya.
"Kami menempatkan hukum, HAM, perbaikan pelayanan pemerintahan, pemberantasan korupsi, perlindungan terhadap semua kelompok masyarakat sebagai sesuatu yang sangat penting, karena itu dalam visi-misi kita, hal-hal ini ditaruh di paling atas," katanya.
Prabowo menegaskan sejak muda sudah disumpah untuk membela Pancasila dan UUD 45. Republik harus didasarkan pada hukum dan kedaulatan rakyat.
"Saya sadar sejak muda saya sudah mengangkat sumpah untuk membela Pancasila dan UUD 45, dalam UUD 45 di situ pendiri-pendiri bangsa kita mendirikan sebuah Republik, Republik itu harus didasarkan atas hukum dan kedaulatan rakyat. Itulah perjuangan saya selama ini. Dan saya pertaruhkan nyawa saya jiwa saya untuk membela demokrasi, hukum dan HAM," tuturnya.
PEMERINTAH BERSIH
Sedangkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyampaikan visi misinya terkait masalah hukum. Dia berbicara soal cara menciptakan pemerintahan yang bersih.
Awalnya, dia bercerita tentang masyarakat Dayak yang tidak mendapatkan akses yang sama. Menurutnya, mereka ingin kesamaan akses.
"Maka yang ada di Kalimantan kami temukan masyarakat Dayak, suku-suku yang ada, 'libatkan kami agar mendapatkan akses yang sama'," kata Ganjar.
Ganjar menegaskan pemerintah bersih bisa diciptakan. Bukan dengan kata-kata, tetapi dengan keseriusan.
"Semua ini berjalannya kalau pemerintahannya bersih, pemerintahannya bisa akomodatif. Kita sikat korupsi itu tidak dengan kata-kata. Tapi dengan keseriusan," ungkapnya.
Ganjar juga berbicara mengenai penumpasan korupsi. Ia berjanji akan 'sikat' korupsi bila menjadi Presiden RI 2024.
"Kita sikat korupsi itu tidak dengan kata-kata, tapi dengan keseriusan," ujar Ganjar.
Ganjar menyebut cawapresnya, yakni Mahfud Md, selama ini telah mengeksekusi perihal korupsi dengan baik. Mahfud sendiri di pemerintahan Jokowi menjabat sebagai Menko Polhukam.
"Pak Mahfud adalah mitra saya yang selama ini sebagai Menko Polhukam mengeksekusi itu dengan baik," kata Ganjar.
"Kita akan lakukan itu, kami mohon dukungan rakyat perintahkan kami untuk mengerjakan itu," lanjutnya.
BANGUN TEMPAT IBADAH
Sesi debat, Prabowo mengambil kesempatan bertanya ke rivalnya di debat Pilpres 2024 ini. Dia bertanya soal sulitnya membangun rumah ibadah kaum minoritas di negara ini.
"Saya kira yang sangat dirasakan oleh banyak kelompok, terutama kelompok minoritas Pak," kata Prabowo mengawali pertanyaannya di panggung debat.
Prabowo yang berkemeja biru ini menyebut kaum minoritas agama/kepercayaan mengeluh karena sulit mendirikan tempat ibadah. Ada sebab yang mempersulit pembangunan tempat ibadah.
"Saya ingin tanya bagaimana tanggapan bapak tentang keluhan tentang adanya kelompok-kelompok minoritas yang ingin membuat tempat ibadah tetapi sangat sulit karena faktor-faktor yang dipersulit oleh birokrasi dan sebagainya," kata Prabowo bertanya.
Anies pun memamerkan capaiannya selama menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Anies kemudian menceritakan pengalamannya di Jakarta. Dia mengklaim menuntaskan izin gereja yang sudah antre selama puluhan tahun.
"Pak Prabowo, perlu kami sampaikan, ketika kami bertugas di Jakarta maka ada begitu banyak izin-izin gereja yang mandek 30 tahun, 40 tahun, dan tuntas dibereskan," ucapnya.
Anies juga menyebut kelompok agama lain turut mendapat izin untuk mendirikan rumah ibadah selama masa pemerintahannya di Jakarta. Dia mengatakan semua umat beragama dapat beribadah dengan tenang.
"Banyak kelompok agama, Hindu, Buddha, Kristen yang mengalami kesulitan mendirikan tempat ibadah, mereka menerima izin tempat ibadah dan mereka bisa beribadah dengan baik," ucapnya.
"Dalam sejarah Gubernur Jakarta yang paling banyak memberikan izin tempat ibadah adalah Gubernur Anies Baswedan," sambungnya.
Anies mengatakan dirinya menemui masyarakat ketika ada masalah pendirian tempat ibadah. Dia mencontohkan dirinya menemui masyarakat saat ada kesulitan izin pendirian masjid dan gereja sehingga permasalahan selesai.
"Semua akhirnya dapat izin untuk beribadah," ucapnya.
Debat perdana diakhiri dengan saling bersalaman dan berangkulan para capres dan Cawapres.(**)
