Jaksa Agung Ancam Sanksi Tegas ASN Kejaksaan Terlibat Politik Praktis

Jakarta (SIB)
Jaksa Agung ST Burhanuddin melarang jajarannya terlibat politik praktis dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia yang akan digelar serentak pada 27 November 2024 mendatang. Jika terbukti melanggar, pelakunya akan diberi sanksi tegas.

"Kepada seluruh jajaran Korp Adhyaksa agar tidak bolehmelakukan politik praktis. Jika terbukti melanggar, saya akan menindak tegas karena kejaksaan adalah bagian dari yang menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Damai tahun 2024," kata Burhanuddin pada kunjungan kerjanya ke Kejaksaan Tinggi Lampung selama 3 hari dalam keterangan tertulisnya yang disampaikan Kepala Pusat penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, seperti dilansir Harian SIB, Rabu (20/11).

Jaksa Agung mengingatkan pentingnya menjaga netralitas dan imparsialitas dalam penegakan hukum. "Kejaksaan tidak boleh terlibat dalam politik praktis dan harus bertindak cermat serta hati-hati dalam menangani kasus tindak pidana pemilihan," ujarnya.

Selain itu, sambungnya, kejaksaan berkomitmen untuk mendukung program kerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029, khususnya dalam reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pemberantasan korupsi dan narkoba.

Terkait penanganan tindak pidana korupsi, lanjutnya, tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian negara. Koordinasi dengan Badan Pemulihan Aset perlu diintensifkan untuk menyita dan melelang aset pelaku guna menutup kerugian negara.

Dalam kunjungan ini, Jaksa Agung memaparkan capaian kinerja dan memberikan arahan di berbagai bidang, serapan Anggaran: Per 15 November 2024, Kejaksaan Tinggi Lampung mencapai tingkat serapan anggaran 90,03%. Namun, Jaksa Agung juga menyoroti beberapa satuan kerja yang perlu meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.

"Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP): Realisasi PNBP mencapai Rp48 miliar, jauh melebihi target yang ditetapkan. Namun, perencanaan target PNBP perlu disesuaikan untuk menghindari kesenjangan yang signifikan," ujarnya.

Kemudian. penanganan Kasus: Pada bidang tindak pidana khusus, tercatat 40 kasus korupsi telah memasuki tahap penyidikan, sementara 20 terpidana telah dieksekusi.

Pada kesempatan ini juga, Jaksa Agung menekankan beberapa pokok poin dalam arahannya, khususnya terkait penguatan Fungsi Intelijen, meningkatkan pengawasan terhadap mafia tanah dan pelaksanaan pembangunan strategis agar berjalan sesuai koridor hukum.