Mantan Pejabat China Korupsi Rp 6,6 Triliun Dieksekui Mati

Beijing (harianSIB.com)
Pemerintah China kembali menunjukkan ketegasan dalam memberantas korupsi di tubuh Partai Komunis dengan

Seorang mantan pejabat daerah dieksekusi mati karena korupsi senilai 3 miliar yuan atau sekitar Rp6,6 triliun.

Kampanye antikorupsi ini telah berlangsung selama lebih dari satu dekade dengan menargetkan baik pejabat berpangkat tinggi, yang dikenal sebagai "harimau," maupun pejabat rendah, atau "lalat."

Pejabat yang dieksekusi adalah Li Jianping, mantan kepala partai di zona pengembangan ekonomi di Hohhot, kota di wilayah Mongolia Dalam.

Menurut laporan Xinhua, Li dieksekusi pada Selasa (17/12/2024), setelah pertemuan terakhir dengan keluarganya.

Hukuman mati ini diambil setelah Mahkamah Agung China menyetujui eksekusi tersebut pada Agustus, menyusul ditolaknya banding yang diajukan Li.

Dikutip dari CNBC Indonesia, Kamis (19/12/2024), Li Jianping, yang berusia 64 tahun, menerima hukuman mati pada September 2022 atas serangkaian kejahatan, termasuk penggelapan dana, suap, penyalahgunaan dana publik, dan kolaborasi dengan sindikat kriminal.

Pengadilan memutuskan bahwa kejahatan Li memiliki dampak sosial yang sangat negatif karena jumlah uang yang sangat besar yang ia gelapkan dan sifat kejahatannya yang meluas.

Kasus ini menjadi salah satu yang jarang terjadi di China, di mana pejabat yang dihukum mati atas tuduhan korupsi biasanya diberikan penangguhan hukuman dua tahun, yang sering kali diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup jika menunjukkan perilaku baik. Namun, kasus Li menunjukkan pendekatan yang lebih keras oleh otoritas.

Eksekusi ini juga bertepatan dengan dirilisnya pidato Xi Jinping yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya, yang disampaikan dalam pertemuan besar dengan badan pengawas antikorupsi Partai Komunis pada 8 Januari.

Dalam pidatonya, Xi mendesak para pejabat partai untuk menghadapi masalah disiplin internal dengan tegas.

"Kita harus memiliki keberanian untuk menusuk pisau ke dalam dan menghilangkan dampak negatif mereka secara tepat waktu untuk memastikan partai selalu penuh semangat dan vitalitas," ujar Xi.

Ia juga menegaskan bahwa seiring perubahan situasi dan tugas yang dihadapi partai, berbagai konflik dan masalah internal akan terus bermunculan, sehingga diperlukan langkah-langkah yang tegas untuk menjaga integritas partai.

Meskipun kampanye Xi telah menghukum ratusan ribu pejabat, korupsi tetap menjadi masalah kronis, terutama di tubuh angkatan bersenjata. Dalam dua tahun terakhir, dua mantan menteri pertahanan telah dipecat karena tuduhan korupsi.

Admiral Miao Hua, yang sebelumnya merupakan loyalis Xi dan anggota Komisi Militer Pusat, saat ini sedang diselidiki atas "pelanggaran disiplin serius."

Kasus lainnya adalah Jenderal Li Shangfu, yang dicopot dari jabatannya sebagai menteri pertahanan pada 2023 hanya tujuh bulan setelah menjabat, karena diduga menerima suap untuk memberikan keuntungan tertentu. Pendahulunya, Wei Fenghe, juga terlibat skandal serupa, dengan tuduhan membantu pihak lain mendapatkan keuntungan secara tidak sah.

Menurut data Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin Partai, pada tahun lalu, sekitar 610.000 pejabat partai dihukum karena melanggar disiplin partai. Dari jumlah tersebut, 49 pejabat berada di atas tingkat wakil menteri atau gubernur. (*)