Ratusan Ribu Warga Turki Gelar Protes Dukung Pesaing Erdogan

Ankara (harianSIB.com)

Ratusan ribu warga Turki menggelar unjuk rasa di Istanbul pada Sabtu (29/3/2025) untuk menentang pemenjaraan Wali Kota Ekrem Imamoglu, pesaing utama Presiden Recep Tayyip Erdogan. Ini merupakan demonstrasi terbesar yang pernah terjadi di Turki dalam lebih dari satu dekade.

Sebuah surat dari Imamoglu dibacakan di rapat umum tersebut dan disambut sorak sorai dari kerumunan.

"Saya tidak takut, Anda berada di belakang saya dan di samping saya. Saya tidak takut karena bangsa ini bersatu. Bangsa ini bersatu melawan penindas," kata surat itu, seperti dikutip Reuters pada Minggu (30/3/2025).

"Mereka dapat memenjarakan saya dan mengadili saya sebanyak yang mereka inginkan, bangsa ini telah menunjukkan bahwa mereka akan menghancurkan semua jebakan dan rencana jahat," tambah surat tersebut dikutip CNNIndonesia.com

Ratusan ribu warga Turki di seluruh negeri telah mengindahkan seruan oposisi untuk berunjuk rasa sejak Imamoglu ditahan minggu lalu dan kemudian dipenjara sambil menunggu persidangan atas tuduhan korupsi.

Oposisi utama Partai Rakyat Republik (CHP), partai-partai oposisi lainnya, kelompok-kelompok hak asasi manusia, dan beberapa kekuatan Barat semuanya mengatakan bahwa kasus terhadap Imamoglu merupakan upaya yang dipolitisasi untuk menghilangkan potensi ancaman elektoral terhadap Erdogan.

Namun pemerintah menyangkal adanya pengaruh atas peradilan dan mengatakan bahwa pengadilan bersifat independen.

Pemimpin CHP Ozgur Ozel, yang berbicara di rapat umum tersebut, mengatakan jutaan orang Turki menuntut pembebasan Imamoglu dan pemilihan umum. Ia mengatakan tuduhan terhadap wali kota itu tidak berdasar dan bermotif politik, dan CHP menyerukan pemboikotan terhadap outlet media, merek, dan toko yang katanya pro-Erdogan.

Minggu lalu, CHP mengadakan pemilihan pendahuluan untuk mendukung Imamoglu sebagai kandidat untuk pemilihan presiden berikutnya. Pemungutan suara tersebut dijadwalkan akan diadakan pada tahun 2028, tetapi CHP menyerukan pemungutan suara lebih awal, dengan alasan bahwa pemerintah telah kehilangan legitimasi.