Budi Arie Terseret Dugaan Uang Judol, Kejagung Serahkan ke Polda Metro

Jakarta(harianSIB.com)

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan bahwa kemungkinan munculnya tersangka baru dalam kasus pemblokiran situs judi online yang melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Polda Metro Jaya.

Pernyataan ini merespons dugaan keterlibatan Menteri Koperasi yang juga mantan Menkominfo, Budi Arie Setiadi, yang disebut-sebut melindungi sejumlah situs judi dari pemblokiran.

Baca Juga:

• Kasus Korupsi Timah, Hendry Lie Divonis 14 Tahun Bui
• Kejagung Sita Bisnis Kilang Minyak Anak Riza Chalid

"Apakah ada pihak lain yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, itu sepenuhnya tergantung penyidik. Kami serahkan ke penyidik," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, di Gedung Penerangan Hukum Kejagung, Jakarta, Senin (19/5/2025).

Harli menjelaskan, peran kejaksaan saat ini adalah sebagai penuntut umum, sehingga tidak terlibat dalam proses penyidikan.

Baca Juga:

• Kejaksaan RI dan IDI Jejaki Kerja Sama Strategis, Bidang Penegakan Hukum Kesehatan Yustisial
• Kejari Sergai Musnahkan Barang Bukti Tindak Pidana Berkekuatan Hukum Tetap

"Posisi kami sebagai penuntut umum. Jika ada saksi-saksi dalam berkas perkara, mereka akan dipanggil untuk diperiksa di persidangan," tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa nama Budi Arie masuk dalam surat dakwaan karena disebut dalam keterangan saksi selama proses penyidikan di Polda Metro Jaya. Fakta-fakta tersebut menjadi dasar jaksa dalam menyusun dakwaan.

"Jaksa menyusun surat dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam berkas penyidikan," pungkas Harli.

Diberitakan, Budi Arie Setiadi mencuat ke publik setelah namanya disebut dalam surat dakwaan kasus pemblokiran situs judi online Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang kini berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).