Nepal Dilanda Kekacauan, Gedung Pemerintah Dibakar, Politisi Diserang

Kathmandu(harianSIB.com)

Demonstrasi berujung kericuhan berdarah pecah di Nepal. Massa yang mengamuk membakar gedung pemerintah, rumah politikus hingga menyerang sejumlah menteri.

Dilansir Al-Jazeera, Rabu (10/9/2025), para pengunjuk rasa dilaporkan membakar gedung pemerintah dan rumah politisi. Saksi mata mengatakan para pengunjuk rasa membakar ban, melemparkan batu, dan membakar rumah beberapa politisi.

Media lokal juga melaporkan helikopter militer dikerahkan mengevakuasi para menteri dari rumah-rumah yang terkepung massa.

Massa juga menggeledah kediaman Perdana Menteri dan membakar kompleks pemerintahan Singha Durbar, yang mencakup Gedung Parlemen dan kementerian-kementerian utama.

Rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan mantan Perdana Menteri Nepal, Sher Bahadur Deuba, dan istrinya yang juga Menteri Luar Negeri Nepal, Arzu Rana, serta Menteri Keuangan Nepal, Bishnu Paudel, diserang oleh massa.

Warga juga menyerang dan membakar kediaman mantan PM Nepal Jhala Nath Khanal. Insiden itu menyebabkan tewasnya istrinya, Rajyalaxmi Chitrakar.

Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli telah mengundurkan diri setelah gelombang protes larangan media sosial hingga menewaskan 22 orang dan melukai lebih dari 100 orang.

Demonstran Gen Z turun ke jalan usai pemerintah memblokir sejumlah platform, termasuk Facebook, YouTube, dengan alasan perusahaan-perusahaan tersebut tidak terdaftar dan tunduk pada pengawasan pemerintah.

Protes tersebut meluas dan memperlihatkan ketidakpuasan terhadap pemerintah. Khususnya, para pemuda marah karena anak-anak pejabat, yang disebut 'anak nepo', tampak menikmati gaya hidup mewah dan berbagai keuntungan.

Sementara sebagian besar anak muda di Nepal kesulitan mencari pekerjaan. Akibatnya terjadi kesenjangan yang dalam antara kelompok kaya dan miskin.

Pejabat pemerintah dan politisi Nepal telah lama menghadapi tuduhan korupsi dan ketidakjelasan mengenai bagaimana uang publik dibelanjakan.

Sebagian dari dana publik, dicurigai digunakan untuk mendanai gaya hidup mewah yang dinikmati keluarga para pejabat. Padahal gaji resmi pejabat di Nepal tergolong kecil.

Oleh karena itu, para pengunjuk rasa menuntut pembentukan komisi investigasi khusus untuk menyelidiki secara menyeluruh sumber kekayaan para politisi.

Penyelidikan dilakukan karena kekhawatiran yang lebih luas tentang korupsi dan kesenjangan ekonomi di negara ini. (*)