UU BUMN Disahkan, Menteri dan Wamen Dilarang Rangkap Jabatan Komisaris

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan sesuai dengan keputusan MK, maka rangkap jabatan tidak berlaku bagi pejabat eselon I kementerian.

"Sampai hari ini belum ada (larangan untuk eselon I)," ujar Supratman usai Raker dengan Komisi VI di Ruang Rapat Komisi, Jumat lalu (26/9).

Menurutnya, wakil pemerintah harus tetap ada untuk menjadi pengawas di BUMN. Artinya, tak mungkin semua pejabat dilarang untuk berada di struktur badan perseroan.

"Ya (masih bisa eselon I) karena memang wakil pemerintah kan harus ada di sana," jelasnya.

MK menyatakan wakil menteri dilarang untuk rangkap jabatan sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta.

Hal itu termuat dalam Putusan Perkara Nomor: 128/PUU-XXIII/2025 yang diajukan oleh Advokat Viktor Santoso Tandiasa terkait pengujian materi Pasal 23 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

MA Putuskan Holdingisasi Tak Bertentangan dengan UU BUMN

Revisi UU BUMN, DPR Soroti Persoalan PMN Hingga Cucu Usaha