Jaksa KPK Tuntut Dirut PT DNG Kirun 3 Tahun Penjara dan Anaknya 2,5 Tahun Dalam Kasus Suap Proyek Jalan di Sumut

Medan(harianSIB.com)

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut hukuman berbeda terhadap dua terdakwa dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) terkait proyek jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara.

Dalam sidang yang digelar di Ruang Cakra Utama Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (5/11/2025), JPU KPK Eko Wahyu Prayitno menuntut Direktur Utama PT Dalihan Na Tolu Grup (DNG), Muhammad Akhirun Piliang alias Kirun, dengan pidana tiga tahun penjara dan denda Rp150 juta subsider enam bulan kurungan.

Sementara anaknya, Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang alias Rayhan, selaku Direktur PT Rona Na Mora (RNM), dituntut dua tahun enam bulan (2,5 tahun) penjara dan denda Rp100 juta subsider enam bulan kurungan.

"Menuntut terdakwa satu, Akhirun Piliang alias Kirun, dengan pidana tiga tahun penjara dan terdakwa dua, Rayhan Dulasmi, selama dua tahun enam bulan penjara," ujar JPU KPK Eko Wahyu Prayitno di hadapan majelis hakim yang diketuai Khamozaro Waruwu.

Baca Juga:

• GKPI Medan Kota Gelar Pagelaran Lagu Natal Koor Pria Maranatha 5 Desember Mendatang

Keduanya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap kepada sejumlah pejabat di Dinas PUPR dan BBPJN Wilayah I Sumut senilai Rp4 miliar, termasuk kepada mantan Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting.

Jaksa menyebut, kedua terdakwa terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, junto Pasal 65 ayat (1) KUHP, serta junto Pasal 13 tentang pemberian sesuatu atau janji kepada penyelenggara negara.

Dalam pertimbangan jaksa, hal yang memberatkan yaitu perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Sementara hal yang meringankan, keduanya bersikap sopan selama persidangan, kooperatif, belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya, memiliki tanggungan keluarga, dan khusus Rayhan masih berusia muda.

Usai pembacaan tuntutan, majelis hakim menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda pembelaan (pledoi) dari kedua terdakwa.

Sementara itu, kuasa hukum kedua terdakwa, Rahmad Gunawan, menyatakan akan menyampaikan pembelaan sesuai fakta persidangan.

"Kami akan menyampaikan pembelaan terhadap klien kami sesuai fakta persidangan," ujarnya usai sidang.

Untuk diketahui, para terdakwa didakwa memberikan suap sebesar Rp4 miliar kepada Topan Ginting dan pihak lainnya agar perusahaan mereka dimenangkan sebagai pelaksana proyek Jalan Sipiongot–Batas Labuhanbatu senilai Rp96 miliar dan Jalan Hutaimbaru–Sipiongot senilai Rp61,8 miliar.

Kasus ini bermula ketika Topan Ginting baru menjabat Kepala Dinas PUPR Sumut. Dalam kesempatan itu, Kirun mengaku berinisiatif memperkenalkan diri dengan Topan agar perusahaannya bisa ikut serta dalam pengerjaan proyek-proyek jalan provinsi di Sumatera Utara. (**)

GKPI Medan Kota Gelar Pagelaran Lagu Natal Koor Pria Maranatha 5 Desember Mendatang

Pemprov Sumut Salurkan 32 Ribu Ton Beras SPHP untuk Kendalikan Inflasi

BPKN Pastikan Sumber Air Aqua Benar dari Pegunungan

41 Kendaraan Terjaring Razia Pajak oleh Sat Lantas Polres Pematangsiantar

Kajati Sumut Harli Siregar Lantik Muslih sebagai Kepala Kejari Toba

Polrestabes Medan dan Polda Sumut Telusuri Penyebab Kebakaran Rumah Hakim Tipikor