NasDem Pertanyakan Alasan Jokowi Tunjuk 11 Menteri Penghubung

Jakarta (SIB)- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk 11 menteri sebagai pejabat penghubung untuk menggenjot arus investasi asing ke dalam negeri.
Ke-11 menteri ini akan bertugas menghubungkan Indonesia dengan negara mitra supaya arus investasi dan perdagangan dengan negara terkait bisa dimaksimalkan.

Beberapa kalangan mengkritik keputusan Presiden Jokowi menunjuk menteri penghubung tersebut karena bertabrakan dengan peran Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM). Salah satu yang mempertanyakan alasan penunjukkan menteri penghubung tersebut adalah anggota Fraksi Nasional Demokrat di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Luthfy A Mutty.

"Saya tidak tahu apa alasan presiden menugaskan menteri berdasarkan wilayah kerja. Dari perspektif manajemen pemerintahan, pembagian tugas menteri menurut wilayah itu tidak dikenal. Yang dikenal selama ini adalah pembagian tugas berdasarkan kompartemen. Jadi menteri yang ditunjuk memimpin sebuah kementerian, bertanggung jawab atas seluruh tugas kementeriannya yang berlaku untuk seluruh wilayah,"  kata Luthfy melalui keterangan tertulisnya, Jumat (27/11).

Selain itu, kata Luthfy, selain mendistorsi tugas BKPM keberadaan menteri penghubung itu juga tumpang tindih dengan upaya merevitalisasi tugas dari para duta besar di negara-negara tersebut.

"Tugas para perwakilan kita di luar negeri yang bertanggung jawab untuk menjabarkan dan menindaklanjuti semua program dan misi negara di masing-masing negara," kata dia. (detikcom/ r)