PM Inggris Terancam Kehilangan Dominasi Parlemen

London (SIB) -Perdana Menteri Inggris, Theresa May, terancam kehilangan dominasi di parlemen setelah pemilu awal digelar. Hasil exit poll sementara menunjukkan perolehan kursi parlemen untuk Partai Konservatif yang menaungi PM May justru mengalami pengurangan.

Pemilu awal atau 'snap election' digelar serentak di seluruh wilayah Inggris pada Kamis (8/6) waktu setempat. Pada April lalu, PM May menyerukan digelarnya pemilu awal yang digelar lebih cepat dari jadwal seharusnya. Sesuai undang-undang, pemilu di Inggris digelar setiap lima tahun sekali. Terakhir kali, pemilu Inggris digelar tahun 2015 sehingga berarti pemilu selanjutnya seharusnya baru digelar tahun 2020 mendatang.

PM May mengumumkan digelarnya pemilu awal dengan harapan meningkatkan dominasi Partai Konservatif dalam parlemen, demi memperkuat posisi Inggris dalam perundingan Brexit dengan otoritas Uni Eropa. Untuk diketahui bahwa Partai Konservatif saat ini menguasai 330 kursi dari total 650 kursi House of Commons, setara DPR. Sedangkan oposisinya, Partai Buruh, meraih 229 kursi parlemen.

Namun hasil exit poll yang dirilis setelah pemungutan suara ditutup menunjukkan sebaliknya. Seperti dilansir AFP, Jumat (9/6), meski masih unggul tipis atas Partai Buruh, dominasi Partai Konservatif dalam parlemen diprediksi akan melemah.

Prediksi exit poll menyebutkan, perolehan kursi Partai Konservatif dalam parlemen diprediksi turun ke angka 314 kursi, dari tadinya 330 kursi. Sedangkan perolehan kursi Partai Buruh justru diprediksi naik menjadi 266 kursi, dari 229 kursi. Hasil ini tentu akan mempermalukan PM May, yang pada April lalu sangat yakin Partai Konservatif mampu memperkuat dominasi dalam parlemen sehingga dia berani menyerukan digelarnya pemilu awal.

Dibutuhkan setidaknya 326 kursi untuk mendominasi parlemen Inggris. Jika exit poll itu tepat dan Partai Konservatif hanya memperoleh 314 kursi dalam parlemen, maka tidak akan ada partai yang mendominasi. Situasi ini disebut 'hung parliament', yang disebut sebagai situasi terburuk dalam parlemen.

Dalam situasi ini, partai dengan perolehan kursi besar akan memulai lobi-lobi untuk berupaya menguasai parlemen. Dengan hilangnya dominasi Partai Konservatif dalam parlemen, proses keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau Brexit dikhawatirkan tidak akan mulus.

Guenther Oettinger, anggota Komisi Eropa dari Jerman, mengatakan masih belum jelas apakah negosiasi bisa dilakukan pada Senin, 19 Juni, sesuai rencana. Kelangsungan pembicaraan itu bahkan lebih dipertanyakan tanpa rekan negosiasi yang kuat, ujarnya.

Seorang pejabat lain di Brussels mengatakan masih terlalu dini untuk berspekulasi soal reaksi pihaknya pada perubahaan keinginan warga Inggris meninggalkan Uni Eropa. "Kita lihat saja apakah pemerintahan selanjutnya mengubah posisi terkait Brexit," kata pejabat tersebut. Mantan perdana menteri Finlandia Alexander Stubb yang jarang berkomentar pun bahkan angkat suara. Dia berkicau: "Sepertinya kita perlu rehat dalam negosiasi Brexit. Waktu untuk menyusun kembali kekuatan." (Detikcom/f)