Tuntutan Negara Arab kepada Qatar Sulit Dipenuhi

Ankara (SIB)- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Minggu (25/6), menggambarkan tuntutan Arab Saudi kepada Qatar menyalahi hukum internasional. Pernyataan Erdogan ini semakin memperdalam krisis diplomatik yang kini menjelma menjadi persaingan kekuatan antara negara-negara Teluk.

"Kami memahami dan memberikan apresiasi atas sikap Qatar menghadapi 13 tuntutan itu," kata Erdogan usai menjalankan shalat Id di Istanbul. "Ke-13 tuntutan itu melanggar hukum internasional karena tak ada yang boleh menyerang atau melakukan intervensi kedaulatan sebuah negara," tambah Erdogan.
Ini adalah pernyataan terkeras Erdogan yang terang-terangan mendukung Qatar dalam menghadapi krisis diplomatik yang sudah berlangsung sejak 5 Juni lalu. Erdogan secara khusus bahkan menyebut tuntutan Arab Saudi agar Qatar menutup pangkalan militer Turki di negeri itu menunjukkan rasa tak hormat Saudi kepada Turki. "Apakah kami harus meminta izin negara lain saat kami membuat kerja sama pertahanan dengan sebuah negara?" kata Erdogan dikutip kantor berita Anadolu. Sejak krisis diplomatik ini muncul, Turki malah mengirimkan dia kontingen tentaranya lengkap dengan kendaraan lapis baja ke Qatar.

Menlu AS Rex Tillerson juga mengakui bahwa sebagian dari 13 tuntutan yang diajukan empat negara Arab kepada Qatar sebagai syarat pencabutan sanksi sulit dipenuhi. Namun, Tillerson mengatakan tuntutan tersebut bisa digunakan sebagai dasar dialog guna pemecahan krisis.

Tillerson mengatakan, Qatar sedang mempelajari 13 tuntutan dan menekankan bahwa terdapat "ruang-ruang penting yang menjadi dasar bagi dialog yang terus diadakan untuk mewujudkan pemecahan". Ia menyerukan kepada negara-negara yang terlibat untuk duduk bersama guna menghentikan terorisme dan memerangi ekstremisme. "Menahan retorika juga akan membantu mendinginkan ketegangan," kata Tillerson.

Beberapa hal yang dituntut Arab Saudi dari Qatar adalah menutup stasiun televisi Al Jazeera, menutup pangkalan militer Turki, memutus hubungan diplomatik dengan Iran, dan mengekstradisi tersangka teroris. Namun tuntutan tersebut ditolak Qatar.

Sementara itu Menlu Iran Mohammad Javad Zarif meminta Eropa menggunakan pengaruhnya untuk mempromosikan dialog di Teluk Persia setelah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Bahrain memutuskan hubungan dengan Qatar awal bulan ini.

Menyalahkan Iran atau Qatar karena "terorisme" adalah usaha yang dilakukan oleh negara-negara itu untuk menghindari tanggung-jawab atas kegagalan mereka dalam menangani tuntutan rakyat mereka sendiri, katanya dalam sebuah pidato di ibu kota Jerman di mana ia mengusulkan mekanisme baru keamanan regional untuk negara-negara Teluk.

"Suatu hari Iran, kemudian Qatar," katanya. "Itu adalah upaya untuk menghindari tanggung jawab, lepas dari pertanggungjawaban atas hal yang sangat mendasar ... kegagalan sistem negara untuk mengatasi, untuk menanggapi tuntutan penduduknya. " Presiden Iran Hassan Rouhani telah menyuarakan dukungan untuk Qatar dalam konfrontasinya dengan pesaingnya, Arab Saudi, dan negara sekutunya yang menuduh Qatar mendukung militan Islam, sebuah tuduhan yang dibantah Qatar.

Negara itu dikenai sanksi diplomatik dan ekonomi sejak lebih dari dua minggu lalu setelah dituduh mendanai terorisme. Namun Qatar sejak awal membantah tudingan itu. Blokade tersebut telah menyebabkan krisis di kawasan Teluk yang terburuk dalam beberapa dasawarsa terakhir. Iran dan Turki menyuplai makanan dan barang-barang lain ke Qatar. Presiden AS, Donald Trump, menempuh sikap keras terhadap Qatar dengan menuduhnya sebagai sponsor "tingkat tinggi" bagi terorisme. Namun, semua negara Arab yang terlibat dalam sengketa ini adalah sekutu AS, sementara pangkalan militer terbesar AS di kawasan Timur Tengah berada di Qatar. (Ant/h)