AS Dukung Reformasi Demokrasi di Hongkong

Hong Kong (SIB)- Kepolisian Hong Kong menangkap lebih dari 500 demonstran menyusul aksi demo besar-besaran yang digelar pada Selasa, 1 Juli kemarin. Sekitar setengah juta orang mengikuti unjuk rasa pro-demokrasi tersebut. Penangkapan itu dilakukan saat berakhirnya aksi protes yang berlangsung damai tersebut.

"Polisi menangkap 511 orang yang ikut serta dalam demo yang tidak diizinkan itu," ujar juru bicara kepolisian seperti dikutip kantor berita AFP, Rabu (2/7). Menurut media lokal, sejumlah pengacara pro-demokrasi termasuk di antara mereka yang ditangkap.

Dengan melambai-lambaikan bendera era-kolonial dan meneriakkan slogan anti-Beijing, para demonstran menyerukan reformasi demokrasi. Dalam aksinya, massa demonstran membawa spanduk-spanduk bertuliskan "Kami menginginkan demokrasi yang sebenarnya" dan "Kami bersatu melawan Tiongkok."

Nyaris 800 orang ikut serta dalam referendum informal yang menyerukan para pemilih agar diizinkan memilih langsung nominasi kandidat. Namun Tiongkok menyebut demo tersebut ilegal dan tidak valid. Mereka bersumpah untuk tetap tinggal di lokasi hingga pukul 08.00 pagi waktu setempat. Namun pada sekitar pukul 03.00, polisi mulai bergerak dan berupaya membubarkan mereka. Beberapa bersedia kembali ke rumah masing-masing, namun lebih banyak yang nekat tinggal di tempat. Bahkan agar tidak mudah dibubarkan polisi, demonstran mengaitkan lengan mereka dan memilih tiduran di jalanan.

Polisi menginstruksikan kepada demonstran untuk membubarkan diri dan bergerak ke dalam bus-bus yang disediakan untuk membawa mereka pulang ke rumah masing-masing. Jika instruksi ini tidak dipedulikan, kepolisian menyatakan terpaksa menggunakan kekerasan terhadap demonstran. Benar saja, terhadap demonstran yang menolak bubar, polisi mulai membubarkan dan memindahkan mereka secara fisik.

Dengan pengeras suara, polisi menyatakan, mereka yang tetap tinggal akan ditangkap atas tuduhan menghambat dan membahayakan pengguna jalan dan membentuk kelompok tidak sah. Hingga pukul 06.00 waktu setempat, sekelompok demonstran yang tetap tinggal di lokasi menyanyikan lagu saat berhadapan dengan polisi. Media setempat, South China Morning Post melaporkan, mereka yang ditangkap dibawa ke markas polisi di Hong Kong bagian selatan. Namun polisi belum bisa memastikan jumlah demonstran yang ditangkap.

Atas seruan itu, Pemerintah AS menyatakan dukungannya. "Kami mendukung tradisi kemapanan Hong Kong dan hukum dasar perlindungan yang mencakup kebebasan yang diakui secara internasional seperti kebebasan berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi," kata Wakil Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS  Marie Harf.

"Kami percaya bahwa masyarakat terbuka dengan kemungkinan tingkat tertinggi otonomi dan diatur oleh aturan hukum yang benar-benar penting untuk stabilitas dan kemakmuran Hong Kong," katanya kepada wartawan.    

"Saya tahu rincian tentang proses pemilihan kepala eksekutif pada tahun 2017 masih sedang dikerjakan," kata Harf."Tetapi kami percaya bahwa legitimasi dari orang-orang disini akan ditingkatkan, jika hak pilih universal terpenuhi dan jika pemilu menyediakan pilihan calon asli yang mewakili kehendak pemilih."

Unjuk rasa ini tercatat sebagai yang terbesar di Hong Kong sejak kota tersebut diserahkan dari Inggris ke Tiongkok pada tahun 1997 lalu dan merefleksikan ketidakpuasan publik pada desakan Tiongkok dalam menentukan kandidat pemimpin Hong Kong yang baru pada pemilu tahun 2017 mendatang. (Detikcom/f)