Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Sabtu, 14 Februari 2026
Rakornas Apkasi dan Apekasi di Manado

Bupati Batubara Usulkan Gubernur Sebaiknya Dipilih Wali Kota dan Bupati

- Rabu, 15 Januari 2014 11:50 WIB
525 view
Bupati Batubara Usulkan Gubernur Sebaiknya Dipilih Wali Kota dan Bupati
SIB/Int
Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen
Limapuluh (SIB)- Gubernur di tiap provinsi sebaiknya dipilih langsung oleh wali kota dan bupati di wilayah provinsi bersangkutan. Usulan itu untuk efisiensi biaya pemilihan umum dan meminimkan konflik yang mungkin tercipta.

Hal itu diutarakan Bupati Batubara H OK Arya Zulkarnain SH MM pada  rapat Koordinasi Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apekasi) di Manado, Sabtu (11/1).

Usulan itu ikut disisipkan dalam tanggapan kepala daerah bupati dan wali kota se-Indonesia terhadap RUU Pilkada yang tengah digodok DPR RI. Poin penting dalam usulan itu adalah bagaimana pemilihan umum kepala daerah di Indonesia bisa berjalan lebih efektif dan efisien.

"Secara bersama bupati dan wali kota yang hadir dalam Rakornas Apkasi dan Apeksi II ini menegaskan menolak jika pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD, dan tetap mendukung pemilihan langsung oleh rakyat. Wali kota dan bupati dipilih langsung rakyat.

Di tingkatan selanjutnya, untuk pemilihan gubernur, wali kota dan bupatilah yang memilih langsung, dengan demikian akan mengurangi biaya pemilu," ujar OK Arya.

Usulan yang sama dinilai OK bisa diterapkan untuk pemilihan anggota dewan. "Rakyat memilih langsung anggota DPRD kabupaten/kota, anggota DPRD kabupaten/kota memilih anggota DPRD provinsi.

Demikian pula di tingkatan lebih atas, anggota DPRD provinsi se- Indonesia bisa memilih anggota DPR RI. Dengan demikian biaya pemilu bisa diminimkan,” katanya.

Usulan ini telah dimasukkan sebagai bahan pertimbangan untuk DPR dalam merampungkan RUU Pilkada yang hingga saat ini masih digodok. Rakornas Apkasi dan Apeksi tersebut dihadiri ratusan kepala daerah se Indonesia.

Rakornas mengangkat tema “Potensi Permasalahan Hukum yang Dihadapi Kepala Daerah serta Pencegahannya”. (D21/ r)
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru