Animo Masyarakat Terhadap BPJS Kesehatan di Asahan - Batubara Minim,

Kisaran (SIB)- Sudah tujuh belas hari mulai 1 Januari 2014 dioperasionalkannya Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (BPJS), animo masyarakat Asahan dan  Batubara terhadap program jaminan kesehatan tersebut kurang diapresiasi  masyarakat.

Di RSU AMS Kisaran, warga di kedua kabupaten itu yang hendak mendaftarkan diri untuk menjadi peserta BPJS kebingungan karena  sangat minim informasi maupun petugas BPJS .

Hal tersebut diakui Liandri Nasution, Kepala Layanan BPJS Asahan-Batubara kepada SIB, Jumat (17/1) di ruang kerjanya. Untuk petugas layanan ada 4 orang yang berasal dari Kantor Cabang Kota Tanjungbalai. Sampai saat ini baru berkisar 200 an warga yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta.

Lanjutnya, jaminan kesehatan  adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar pemerintah.

Ada 3 kategori pilihan yang diwajibkan kepada peserta, seperti Gol I Rp59.500, Gol II Rp42.500, Gol III Rp25.500. Syarat-syarat lainnya, mengisi Formulir daftar isian Peserta (FDIP) Form 2, daftar isian peserta dilampirkan dengan pasfoto terbaru masing-masing 3x4 1 lembar, melampirkan fotocopi E KTP, Kartu KK, surat nikah. Setelah itu, mereka harus menyetorkan uang sebesar yang mereka pilih di 3 kategori pilihan tadi ke Bank yang telah ditentukan.

Bukti setoran itu dikembalikan pada petugas BPJS agar diproses, dan selanjutnya kartu tanda peserta diberikan, ujarnya.

Tetapi dalam kenyataannya, banyak masyarakat justru kebingungan. Zulkifli, warga Airjoman menyebutkan, saya berobat disalah satu Rumah Sakit Yang ada di Medan.

Dari sana dibuat rujukan, setelah diurus ternyata tidak berlaku untuk BPJS ini, apa karena saya miskin. Hal senada dikatakan Fitri Handayani, warga Kisaran. Sangat rumit sekali, apalagi baca brosurnya jadi semakin tidak ngerti.

Bagi orang miskin dan mempunyai SKTM tidak berlaku, malah disuruh ngurus ke dinas kesehatan, macam mana ini. Lebih enak ngurusnya yang dulu-dulu itulah, Sebut mereka bersungut-sungut. (D4/ r)