Kades Teluk Pulai Dalam Diminta Objektif Memilih Perangkat Desa

Kualuh Leidong (SIB)
Pemilihan/rekrutmen perangkat desa di Desa Teluk Pulai Dalam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labura dinilai berbau politis dan adanya unsur balas jasa. Oleh karena itu, masyarakat meminta Kepala Desa Teluk Pulai Dalam agar objektif dan profesional dalam menentukan siapa figur yang tepat dan cocok mengisi perangkat desa sesuai aturan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Dalam perekrutan calon perangkat desa saat ini, kita mencium ada aroma balas jasa dan berbau politik pribadi. Hal itu terlihat bahwa meskipun saat ini tahapan rekrutmennya masih sampai menunggu rekomendasi dari camat, namun sudah santer nama nama yang bakalan mengisi perangkat desa di Teluk Pulai Dalam ini," ucap J Malau salah seorang tokoh masyarakat desa setempat kepada SIB, Rabu (22/1).

Dikatakannya, dirinya sangat menyayangkan jika kepala desa menuruti keinginan sekelompok pihak yang hanya didorong oleh unsur politik pribadi dan balas jasa sewaktu Pilkades tahun 2019 lalu. "Kalau dikarenakan adanya tekanan politik dan unsur balas jasa sewaktu Pilkades tahun lalu, sehingga Kades memilih perangkat desa yang tidak profesional, maka pasti akan ada dampaknya di kemudian hari. Karena perlu diketahui bahwa keberhasilan pemerintahan desa tidak terlepas dari kinerja perangkatnya," ucap Malau diamini S. Simbolon warga lainnya.

Pernyataan masyarakat ini muncul setelah melihat beberapa hal keanehan dalam proses rekrutmen perangkat desa untuk mengisi 9 Dusun dan 7 Kaur ditambah Sekretaris Desa di Desa Teluk Pulai Dalam Kecamatan Kualuh Leidong yang dilaksanakan baru-baru ini.

"Salah satu keanehan itu, adanya calon perangkat desa yang saat mengajukan lamaran hingga interview untuk menjadi Sekdes, namun di tengah perjalanan beralih menjadi Kaur. Sementara calon perangkat desa Sekdes tertinggal hanya satu orang calon saja.

Bagaimana proses nya itu terjadi, apakah karena ada tekanan atau unsur politisnya. Ditambah lagi kita ketahui bersama bahwa ketua panitia rekrutmen perangkat desa adalah suami dari calon Sekdes yang beralih menjadi calon Kaur tersebut. Ini masih salah satu keanehan yang kita lihat, keanehan lainnya akan kita kupas satu persatu dan kita buktikan," tegas Malau.

Oleh karena itu diharapkannya agar kepala desa bisa bijak dan objektif tanpa ada tekanan dari pihak manapun dalam memilih perangkat desa yang akan membantunya dalam menjalankan roda pemerintahan di desa tersebut.

"Sekali lagi saya tekankan, Kades harus bijak dan profesional dalam memutuskan siapa yang akan mengisi perangkat desa ini. Kita selaku masyarakat akan mendukung kebijakan nya yang tepat untuk kepentingan rakyat. Namun kita juga akan menentang jika ada kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," pungkas Malau diamini beberapa masyarakat lainnya.

Menanggapi hal itu, Kades Teluk Pulai Dalam Johan Simbolon saat dikonfirmasi SIB di ruang kerjanya mengatakan bahwa dirinya tidak ada tekanan politik maupun unsur balas jasa dalam menentukan perangkat desa.

"Mekanisme rekrutmen perangkat desa sudah sesuai dengan aturan dan Perbub Labura No 5 Tahun 2019. Saat ini kita menunggu rekomendasi dari Camat dan selanjutnya akan kita umumkan siapa-siapa perangkat desa yang terpilih dan akan dilantik," ucap Kades.

Terkait adanya perubahan lamaran Calon Sekdes menjadi Kaur, Kades mengakui bahwa perubahan lamaran itu terjadi saat si calon melakukan penyerahan berkas pendaftaran. "Awalnya ibu itu melamar jadi Sekdes, namun beralih lamarannya menjadi Kaur Kesra.

Di daftar para pelamar belum sempat diganti, sehingga yang bersangkutan masih tertera melamar Sekdes. Intinya jika ada yang keberatan dengan hasilnya nanti, silakan surati Kabag Hukum Pemkab Labura," tandasnya. (A09/c)