Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Rabu, 15 April 2026
LIVE

Minimnya Pembangunan di Pahae Julu Disesalkan, Ada Desa Tidak Punya Kantor dan Pasar

Redaksi - Jumat, 28 Februari 2020 21:23 WIB
203 view
Minimnya Pembangunan di Pahae Julu Disesalkan, Ada Desa Tidak Punya Kantor dan Pasar
merdeka.com
Ilustrasi
Medan (SIB)
Pembangunan infrastruktur yang menunjang perekonomian dan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Pahae Julu dinilai minim akibat kurangnya perhatian Pemkab Taput ataupun Pemprov Sumut. Salah satu contoh, di Desa Janji Natogu yang merupakan ibukota Kecamatan Pahae Julu belum memiliki pasar. Kemudian Desa Sibaganding Lumban Julu, hingga saat ini juga belum memiliki kantor desa, sehingga segala pelayanan administrasi kependudukan dilakukan di rumah kepala desa.

Hal itu disampaikan Martohap Siregar, salah satu tokoh masyarakat setempat saat datang ke Kantor Harian SIB, Kamis (27/2) untuk menyampaikan keprihatinan beberapa warga desa di Kecamatan Pahae Julu.

Menurutnya, Kecamatan Pahae Julu memiliki potensi pertanian dengan komoditi kemenyan, karet, kopi, coklat dan durian. Namun produksi pertanian itu begitu-begitu saja, soalnya petani memiliki kendala modal untuk ekstensifikasi lahan, minimnya bantuan pupuk, bibit maupun pembinaan. Penjualan segala komoditi perkebunan maupun kebutuhan pangan di Desa Janji Natogu pun selama ini terkendala karena ketiadaan pasar permanen di pusat pemerintahan Kecamatan Pahae Julu itu.

Masyarakat dan petani Desa Janji Natogu terpaksa jauh-jauh pergi ke pasar tradisional yang ada di Desa Onan Hassang yang jaraknya 2 kilometer. "Masyarakat harus pergi ke Onan Hassang untuk membeli berbagai kebutuhan ataupun bertransaksi berbagai komoditi pertaniannya. Padahal pasar di Onan Hassang itu pun berada di tepi Jalinsum Pahae-Sipirok. Seringkali terjadi kemacetan akibat aktivias pasar itu," kata Siregar.

Menurutnya, di Desa Janji Natogu ada lahan milik Negara seluas 7 hektar di Dusun Sirihit-rihit yang selama ini sebagai lahan tidur. Lahan itu kata Siregar bisa dijadikan sebagai lokasi pembangunan pasar apabila Pemkab Taput punya kepedulian untuk membangun perekonomian daerah-daerah pedesaan. "Soal pendanaan kan bisa saja pakai APBD, atau bisa juga memanfaatkan dana bantuan pusat melalui program pak Jokowi untuk pembangunan dan rehabilitasi pasar tradisional," katanya.

Kemudian, salah satu langkah menambah luas areal pertanian lanjut dia dengan memanfaatkan hutan produksi sesuai program Presiden Jokowi yang telah banyak membagikan sertifikat penggunaan lahan hutan produksi untuk dikelola para petani atau perkebunan masyarakat.

Menurut Siregar alasan APBD terbatas tentu tidak bisa diterima. Soalnya banyak skema pembiayaan bisa dicarikan alternatif, termasuk melibatkan perusahaan besar yang beroperasi di Pahae, salah satunya perusahaan pembangkit listrik tenaga geothermal yang dikelola PT Sarulla.

"Yang penting kepala daerahnya rajin, peduli dan cerdas. Pemerintah Jokowi sekarang kan banyak program untuk membantu daerah, sebaiknya itu dimanfaatkan. Kemudian kita juga pertanyakan apa manfaat PT SOL di daerah itu. Seharusnya dana CSR PT SOL juga bisa digunakan untuk membangun pasar tradisional, membangun kantor desa ataupun membantu alat-alat pertanian atau modal pengembangan usaha bagi petani. Setahu kita selama ini masih minim bantuan perusahaan raksasa itu," kata Martohap Siregar yang mengaku selama ini merantau dan bermukim di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. (R15/R16/f)

SHARE:
komentar
beritaTerbaru